Pemerintah Harus Buka Lapangan Kerja Produktif dan Substitusi Impor

Pemerintah dalam berbagai kesempatan menyampaikan akan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Terbaru, Pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

 Dalam menciptakan lapangan kerja, Pemerintah seharusnya mendukung pembiayaan pada program substitusi impor agar uang yang keluar satu rupiah akan kembali dua rupiah, bahkan terus berlipat ganda. Begitu pun dengan upaya memperkuat likuiditas melalui uang beredar M1 dan M2, bukan dengan cetak duit, tapi dihasilkan dari pertumbuhan yang berkualitas. Kalau hanya mencetak duit, maka hal itu bukan pertumbuhan, tetapi malah kemunduran.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti sepakat bahwa kualitas penciptaan kerja jauh lebih penting daripada kuantitas. “Investasi seharusnya mendorong ke arah penciptaan lapangan pekerjaan. Meski beberapa tahun terakhir ini investasi masuk tapi penciptaan lapangan pekerjaan tidak meningkat, cenderung menurun,” kata Esther.

Dia pun menyoroti dominasi sektor informal yang mencapai sekitar 60 persen dari total pekerja. Menurutnya, arah kebijakan ketenagakerjaan harus berbalik ke sektor formal. “Penciptaan lapangan pekerjaan seharusnya diarahkan untuk sektor formal.

Bukan seperti sekarang ini lebih banyak sektor informal. Dalam kesempatan terpisah, Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya, YB. Suhartoko, menjelaskan padat karya produktif adalah program pemberdayaan masyarakat yang lebih mengutamakan penggunaan tenaga kerja manusia dibandingkan mesin untuk menciptakan kegiatan bernilai tambah. Menurutnya, tujuan utama padat karya produktif bukan sekadar menyerap tenaga kerja, tetapi juga menghasilkan output yang benar-benar bermanfaat bagi perekonomian.