Mitigasi Iklim Mendesak Demi Selamatkan Ekonomi Nasional

Mitigasi sejak dini diperlukan untuk menghindari kerugian akibat perubahan iklim yang ditaksir mencapai 1.300– 2.000 triliun rupiah pada 2029.

JAKARTA – Perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan melalui penurunan produktivitas sektor-sektor strategis, meningkatnya frekuensi bencana, kerusakan infrastruktur, serta bertambahnya beban biaya kesehatan dan pemulihan. Dampak tersebut tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperingatkan perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi lebih dari 100 triliun rupiah per tahun dan diproyeksikan mencapai 1.300–2.000 triliun rupiah pada 2029 akibat tingginya kerentanan iklim di ratusan daerah, kawasan pesisir, dan masyarakat miskin.

“Risiko ini dinilai akan terus meningkat apabila tak memperhitungkan pembangunan berketahanan iklim. Jika tidak diatasi, maka dua per tiga dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) bisa habis hanya karena kerentanan iklim,” jelas Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy seperti dikutip dari Antara, Senin (13/7).

Secara lebih rinci, potensi kerugian ekonomi di kawasan Pantura Jawa sebesar 27 persen kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengingat sekitar 60 persen industri nasional berada di pesisir wilayah Jawa, dan Jakarta sendiri diperkirakan bisa kehilangan sekitar 186 juta dollar AS setiap tahun akibat risiko banjir, kerusakan infrastruktur, dan hilangnya lahan produktif.

Selain mengancam sektor ekonomi dan industri, perubahan iklim juga berisiko memicu kerugian sosial, budaya, dan politik, termasuk hilangnya pulau-pulau kecil akibat naiknya muka laut yang dapat memengaruhi batas wilayah negara, sehingga pembangunan berketahanan iklim menjadi kebutuhan yang mendesak. Saat ini, penurunan permukaan tanah sekitar 1-20 sentimeter (cm) per tahun dan kondisi terbentuk ada di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah.

Jika diproyeksikan secara khusus dampak kenaikan muka air laut di tingkat nasional sebanyak 100 cm, maka luas terdampak sebesar 2,76 juta hektare (ha), 702 fasilitas kesehatan, 5.076 fasilitas pendidikan, 15.371 fasilitas negara, dan 4,82 juta penduduk. Adapun secara khusus di Jawa Tengah, luas terdampaknya sebesar 121.949 ribu ha, 148 fasilitas kesehatan, 901 fasilitas pendidikan, 1.870 fasilitas negara, dan 782,72 ribu penduduk.

“Dalam skenario terburuk, 29 pulau bisa hilang dan lebih dari 16.500 jiwa akan terdampak Terutama di kawasan Indonesia Timur seperti gugusan Kepulauan Spermonde (Sulawesi Selatan), perairan Selat Makassar yang selama ini telah mengalami banjir permanen selama tiga tahun. Selanjutnya, di Kecamatan Sayung di Kabupaten Demak, genangan permanen telah merendam pemukiman lahan produktif serta fasilitas penduduk lainnya,” ucap Menteri PPN.

Produktivitas Turun

Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, YB. Suhartoko menilai perubahan iklim mengancam perekonomian nasional melalui penurunan produktivitas pertanian, kerusakan infrastruktur, gangguan sektor perikanan dan kelautan, serta menurunnya produktivitas tenaga kerja akibat dampak kesehatan.

Dia menekankan perlunya mitigasi sejak dini melalui penguatan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur yang tangguh, dan peningkatan layanan kesehatan agar proyeksi kerugian ekonomi dapat dihindari.“Langkah mitigasi sejak dini sangat penting dilakukan agar kerugian tidak semakin besar,” tegasnya.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai perubahan iklim tidak hanya memicu kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan politik melalui gagal panen, lonjakan inflasi, hingga meningkatnya kriminalitas dan tekanan sosial, terutama saat terjadi anomali cuaca seperti Super El Nino. “Tahun 1997-1998 misalnya, (situasi saat) itu bertepatan dengan adanya El Nino yang mengakibatkan gagal panen sehingga inflasi juga meningkat tajam dan gagal panen tadi bisa menciptakan tekanan,” ujarnya.

Dia juga mengkritik kebijakan mitigasi pemerintah yang dinilai belum serius, terlihat dari belum adanya penghentian pembangkit listrik batu bara, penerapan pajak karbon, serta penguatan transportasi publik, sehingga risiko krisis iklim dinilai semakin besar.