Normalisasi Kali Ciliwung Dikebut, Pramono Pastikan Pembebasan Lahan Tanpa Perantara

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air tengah mengerjakan proyek normalisasi Kali Ciliwung untuk menanggulangi banjir Jakarta. Progres pengerjaan masih dalam tahap pembebasan lahan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, sebanyak 62 bangunan telah dibebaskan dan dibongkar. Sementara 108 bangunan lainnya masih dalam tahap pembebasan dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.

Hal ini disampaikan Pramono saat meninjau progres pembebasan lahan dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung di Cawang, Jakarta Timur, Jumat (10/7).

"Dari target bidang yang ada di sini, 170, alhamdulillah sudah selesai 62 bangunan. Tetapi akhir tahun ini akan selesai sampai dengan target yang ada," kata Pramono, seperti disiarkan media resmi Pemprov DKI.

Kawasan padat penduduk yang kerap terdampak banjir tersebut kini mulai rata dengan tanah seiring proses ganti rugi yang masih berjalan.

Pramono mengatakan, normalisasi Kali Ciliwung di segmen Cawang dilakukan di wilayah Rawajati, Pangadegan, Cawang, dan Cililitan. Ia menargetkan proyek normalisasi ini rampung pada 2027, bertepatan saat HUT ke-500 tahun Jakarta.

"Mudah-mudahan akan terselesaikan karena penlok (penetapan lokasi)-nya juga sudah kami tanda tangani. Dan ini melanjutkan program normalisasi yang sempat terhenti lama," lanjutnya.

Melalui proyek normalisasi ini, Pramono berharap Kali Ciliwung mampu menampung debit air saat curah hujan tinggi. Sehingga dampak banjir akibat luapan sungai tidak kembali terjadi di wilayah ini.

Selain normalisasi Kali Ciliwung, proyek jangka menengah-panjang ini juga akan dikerjakan di Kali Krukut dan Cakung Lama.

"Mudah-mudahan semuanya nanti di tahun 2029 bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat Jakarta," ujarnya.

Pramono pun memastikan tidak ada keterlibatan perantara dalam pelaksanaan pembebasan tanah normalisasi Kali Ciliwung. Pemprov DKI melalui Dinas SDA bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendirikan posko pengaduan di wilayah ini selama proses ganti rugi berlangsung.

Karena itu, menurutnya, pelaksanaan pembebasan lahan di wilayah ini bisa berlangsung baik dan tenang.

"Sehingga masyarakat yang misalnya administrasinya ada yang kurang, kalau selama ini kan ada kemudian penghubung yang membantu, sekarang mereka secara langsung akan datang ke posko ini dan akan dibantu sepenuhnya oleh BPN maupun oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui Sumber Daya Air," jelasnya.