Waspada Modus Online Scammer! Pemerintah Diminta Perkuat Strategi Lindungi Pekerja Migran Indonesia

Jakarta – Peneliti sekaligus dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Nani Nurani Muksin menilai pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi politik untuk mencegah semakin banyak calon pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi korban penipuan daring (online scammer) berkedok lowongan kerja di luar negeri.

"Online scammer di Kamboja bukan hanya kejahatan siber, tetapi juga persoalan komunikasi publik. Karenanya diperlukan strategi komunikasi politik untuk menjangkau masyarakat sebelum mereka memutuskan bekerja ke luar negeri," kata Nani, yang juga penerima Hibah Penelitian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 2026, dikutip dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Senin (6/7).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) di BP3MI Sumatera Utara pada 2 Juli 2026 yang membahas strategi komunikasi politik pemerintah dalam menangani praktik online scammer.

Menurut Nani, informasi mengenai migrasi aman harus dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami dan disebarluaskan melalui media sosial maupun platform digital yang banyak digunakan kelompok usia produktif, mengingat kelompok ini menjadi sasaran utama perekrut ilegal.

Ia menilai edukasi mengenai prosedur bekerja ke luar negeri tidak cukup dilakukan melalui jalur formal, tetapi juga harus memanfaatkan berbagai kanal digital agar pesan pencegahan lebih efektif menjangkau masyarakat.

Kepala BP3MI Sumatera Utara Kombes Pol. Budi Novijanto menyambut baik penelitian tersebut. Menurut dia, hasil riset akademik dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan sekaligus memperkuat strategi komunikasi pemerintah untuk melindungi calon pekerja migran.

"Melalui penelitian ini diharapkan lahir rekomendasi yang dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah semakin banyak warga Indonesia menjadi korban jaringan online scammer," ujarnya.

Dalam FGD tersebut, peserta juga membahas berbagai tantangan penanganan kasus, mulai dari maraknya pola rekrutmen melalui media digital, rendahnya literasi migrasi aman, hingga pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam menyampaikan pesan pencegahan kepada masyarakat.

Sementara itu, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UMJ sekaligus pegawai Biro Umum KP2MI, Muhamad Hapipi, berharap penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi yang mampu memperkuat kebijakan komunikasi publik dalam melindungi pekerja migran dari praktik perekrutan nonprosedural yang berujung pada eksploitasi oleh jaringan online scammer.

"Dari perspektif komunikasi, diperlukan strategi komunikasi politik yang lebih efektif, adaptif, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang rentan menjadi sasaran perekrut melalui media digital," katanya.

Hapipi menambahkan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk meningkatkan literasi migrasi aman sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap berbagai modus kejahatan transnasional yang memanfaatkan ruang digital.

Indonesia Target

Di sisi lain, perusahaan keamanan siber Kaspersky mengingatkan bahwa pelaku kejahatan siber, termasuk online scammer, memanfaatkan topik yang sedang populer dan platform dengan tingkat interaksi tinggi untuk menjaring korban.

"Judi online adalah salah satu dari banyak tema yang dieksploitasi oleh pelaku kejahatan untuk memikat pengguna agar berbagi informasi pribadi, mengunduh file berbahaya, atau melakukan transaksi keuangan," kata Country Manager Kaspersky Indonesia Defi Nofitra.

Menurut Defi, tingginya aktivitas digital masyarakat membuat Indonesia menjadi sasaran yang menarik bagi pelaku kejahatan siber. Karena itu, upaya penanganan tidak cukup hanya melalui pemblokiran konten, tetapi juga harus dibarengi penguatan keamanan siber dan literasi digital.

"Masalah ini tidak boleh dilihat semata-mata sebagai tantangan penegakan hukum. Ini sama pentingnya dengan masalah kepercayaan digital dan keamanan siber," ujarnya.

Ia menegaskan lingkungan digital yang lebih aman hanya dapat terwujud melalui kolaborasi pemerintah, platform digital, perusahaan keamanan siber, pelaku usaha, institusi pendidikan, dan masyarakat. Menurutnya, teknologi dapat membantu mendeteksi ancaman, tetapi kesadaran dan literasi digital pengguna tetap menjadi kunci utama.

"Penjahat siber akan selalu mengikuti di mana pengguna paling aktif. Seiring terus berkembangnya platform digital, penguatan ketahanan digital, tidak hanya melalui teknologi tetapi juga melalui kesadaran, menjadi semakin penting," kata Defi.