Perkuat Aksi Dini untuk Antisipasi Dampak EL Nino

JAKARTA - Gradasi fenomena El Nino memiliki pengaruh luar biasa besar. Meskipun bukan sesuatu yang baru, tetapi gradasinya makin hari, makin tahun pengaruhnya ternyata luar biasa besar. Persoalan iklim tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut perubahan iklim dan kenaikan suhu lingkungan yang berpengaruh besar terhadap kondisi alam Indonesia.

Guru Besar Bidang Perencanaan Lingkungan dan Kepala Pusat Perubahan Iklim Institut Teknologi Bandung (ITB), Djoko Santoso Abi Suroso mengatakan mekanisme aksi dini perlu diperkuat agar dampak yang ditimbulkan dapat diantisipasi sejak dini.

El Nino jelas Djoko memiliki pola berulang dan dapat diprediksi. Dampaknya meliputi kekeringan, keterlambatan tanam, kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, hingga tekanan harga pangan, sehingga seharusnya bisa diantisipasi.

” Karena polanya berulang dan dapat diprediksi, kerugian besar pada tiap siklus menunjukkan persoalannya bukan pada ketiadaan informasi, tetapi ketiadaan mekanisme aksi dini,” kata Djoko.

Ia mencontohkan El Nino kuat 1982/1983 memicu kekeringan dan kebakaran hutan besar di Kalimantan Timur, sedangkan El Nino 1997/1998 yang dikenal sebagai El Nino of the century menyebabkan kekeringan terparah dalam lebih dari setengah abad, kebakaran hutan dan lahan lebih dari 9,7 juta hektare, serta kerugian ekonomi yang diperkirakan melampaui 4,5 miliar dollar AS.

Dampak serupa juga terjadi pada El Nino 2015/2016 yang memicu kebakaran hutan dan lahan sekitar 2,6 juta hektare dengan kerugian mencapai 220 triliun rupiah, dan kembali terlihat pada 2023 ketika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 487 kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Siklus El Nino paparnya tidak lagi dapat diperlakukan sebagai anomali yang jarang terjadi. Perubahan iklim diperkirakan akan meningkatkan frekuensi maupun intensitas El Nino kuat sehingga kesiapsiagaan perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.

Djoko mendorong pemerintah menerapkan kebijakan berbasis risiko (risk-based policy), yakni mengedepankan langkah antisipasi sebelum bencana terjadi, bukan hanya penanganan reaktif setelah dampaknya muncul.

Kebijakan berbasis risiko, lanjutnya, harus menjadikan peta risiko sebagai dasar pengambilan keputusan serta didukung pembiayaan yang telah disiapkan sebelum bencana terjadi. Indonesia juga perlu memperkuat landasan ilmiah dalam kebijakan adaptasi perubahan iklim.

Proyeksi iklim perlu diperbarui secara berkala agar dapat menjadi acuan bagi berbagai sektor dalam menyusun langkah adaptasi.

“Yang harus didahulukan untuk science-based policy ini adalah science-based perubahan iklimnya sendiri. Begitu salah science perubahan iklimnya, maka dalam teori adaptasi ada maladaptasi, melakukan adaptasi yang salah,” katanya.

Tidak Reaktif

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy dalam dialog nasional “Memperkuat Respons Lintas Sektor Dalam Menghadapi Dampak El Nino Kuat”, di Jakarta, Selasa (4/8) mengatakan isu iklim sudah lebih dari 20 tahun berkembang.

Sejumlah negara seperti India menyikapi dengan menyiapkan antisipasi menghadapi persoalan kekeringan, masalah kebanjiran, mitigasi masalah penyakit, hingga perbaikan tanaman yang rentan terhadap perubahan cuaca.

“Kita harus memastikan bahwa respons yang dibangun tidak hanya lagi bersifat reaktif, melainkan sebuah aksi dini atau early action yang terpadu, terukur, dan berakar kuat pada analisis iklim kita. Dengan fondasi sains dan kerja sama lintas sektor, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan roda pembangunan nasional, tapi membuktikan ketangguhan bangsa Indonesia terhadap dinamika iklim global,” kata Rachmat.