Ekonomi Dinilai Sulit Tumbuh di Atas 5 Persen

» Ada ketidaksesuaian antara optimisme pemerintah dan sinyal yang ditunjukkan pelaku usaha serta perilaku konsumsi masyarakat.

JAKARTA - Para ekonom menilai Pemerintah harus realistis menerima pertumbuhan ekonomi pada triwulan II (Q2) 2026 yang diperkirakan sulit tumbuh di atas 5 persen atau di bawah ekspektasi. Sulitnya mencapai seperti yang diharapkan karena dipengaruhi inflasi dari harga energi dan pelemahan kurs rupiah yang menyebabkan inflasi impor (imported inflation), sehingga biaya produksi meningkat. 

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Q2- 2026 tumbuh sebesar 4,80 persen (year on year/yoy), dengan kisaran 4,78-4,82 persen.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 diperkirakan mencapai 5,00 persen (yoy), dengan rentang kisaran 4,95-5,05 persen.

“Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2-2026 akan berada di bawah 5 persen,” kata Teuku dalam publikasi LPEM FEB UI di Jakarta, Selasa (4/8).

Riefky memaparkan, salah satu faktornya yakni adanya high base effect yang tinggi karena perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,12 persen (yoy) pada Q2-2025.

Selain itu, tidak terdapat dorongan musiman yang signifikan pada Q2- 2026 karena Ramadhan dan Idulfitri berlangsung pada Q1-2026.

Faktor lainnya adalah tingginya harga energi dan pelemahan nilai tukar rupiah memicu inflasi impor, sehingga meningkatkan biaya produksi. Hal itu ditambah dengan keputusan Pemerintah menaikkan harga Pertamax juga ikut menggerus daya beli masyarakat melalui kenaikan harga barang dan biaya transportasi.

Di kesempatan lain, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2- 2026 sulit diperkirakan lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya.

Pemerintah jelasnya perlu menerima kemungkinan bahwa laju pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah 5 persen. Jika dibandingkan proyeksi pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berada di kisaran 5,4 persen, sedangkan proyeksi LPEM UI di bawah 5 persen, maka proyeksi LPEM UI dinilai lebih realistis.

Perbedaan keduanya, kata Aloysius terletak pada faktor yang digunakan, di mana pemerintah lebih menitikberatkan tekanan eksternal, sementara LPEM juga memperhitungkan tidak adanya dorongan musiman seperti Ramadan dan Idulfitri pada Q2-2026.

Menurut Aloysius, apabila pertumbuhan ekonomi benar-benar melambat, perhatian tidak boleh hanya tertuju pada besaran angka pertumbuhan, tetapi juga pada kemampuan ekonomi menciptakan lapangan kerja dan pemerataan manfaat pertumbuhan.

Ia pun menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen atau turun dari 4,76 persen setahun sebelumnya. Namun, sekitar 67 persen dari total 7,24 juta pengangguran nasional masih berasal dari Generasi Z berusia 15–29 tahun.

Aloysius juga menilai kondisi dunia usaha domestik masih menghadapi tantangan serius. Hal itu terlihat dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk di sektor pertambangan dan manufaktur. Di Jawa Barat, sebanyak 6.727 pekerja terkena PHK sepanjang semester I 2026, sementara di Jawa Tengah sebanyak 6.604 buruh kehilangan pekerjaan hingga Juli 2026. Selain itu, sebagian pekerja manufaktur dilaporkan mengalami pengurangan jam lembur, yang menunjukkan persoalan di sektor riil tidak semata-mata dipicu tekanan eksternal.

Tidak Merata

Di sisi lain, Aloysius menilai distribusi hasil pertumbuhan ekonomi masih belum merata. Ia mengutip data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menunjukkan simpanan di atas 5 miliar rupiah tumbuh 15,44 persen, sedangkan simpanan dengan saldo di bawah 5 juta rupiah hanya meningkat 7,36 persen.

Sementara itu, laporan Bank Mandiri mencatat pertumbuhan belanja masyarakat pada awal Q3-2026 melambat menjadi 5,8 persen secara tahunan dari 6,1 persen pada Q2-20206, dengan Mandiri Saving Index terkontraksi 5,7 persen secara tahunan menjadi 84,8.

“Sebaliknya, indeks pinjaman yang mencakup pinjaman online, kartu kredit, dan paylater justru tumbuh 24,6 persen secara tahunan. Kondisi ini mengindikasikan masyarakat semakin bergantung pada pembiayaan konsumtif, sementara produktivitas sektor riil belum kunjung membaik,” kata Aloysius.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara optimisme pemerintah dan sinyal yang ditunjukkan pelaku usaha serta perilaku konsumsi masyarakat.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Maniletmemproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 berada di kisaran 4,8 hingga 4,9 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Pelambatan itu terutama dipengaruhi oleh normalisasi konsumsi rumah tangga setelah momentum Ramadan, Idulfitri, dan libur panjang yang pada triwulan sebelumnya yang mendorong belanja masyarakat.

“Di saat yang sama, pelemahan nilai tukar rupiah meningkatkan biaya impor bahan baku dan energi sehingga menekan biaya produksi dan daya beli. Kondisi tersebut diperburuk oleh kenaikan harga energi global dan perlambatan perdagangan dunia yang membatasi kontribusi ekspor,” kata Yusuf Rendi.

Selain itu, aktivitas manufaktur juga belum kuat yang tecermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) yang sempat berada pada zona kontraksi selama sebagian besar Q2-2026, meskipun mulai menunjukkan perbaikan pada Juli.

“Belanja pemerintah dan investasi masih menjadi penopang pertumbuhan, tetapi belum cukup kuat untuk mengimbangi pelemahan konsumsi dan sektor eksternal,” katanya.

Dengan proyeksi tersebut, maka target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,6 hingga 6 persen sepanjang 2026 menjadi semakin berat dan kurang realistis.