Uni Eropa Terbelah, Krisis Ceuta Picu Perang Kebijakan Migrasi

BRUSSELS – Negara-negara Uni Eropa (UE) dijadwalkan menggelar pertemuan darurat para menteri dalam negeri pada Selasa (4/8) untuk mengevaluasi krisis migrasi di Ceuta, wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara. Krisis tersebut memicu ketegangan antara Madrid dan sejumlah negara anggota yang menginginkan kebijakan migrasi lebih ketat.

Dilansir dari AFP, gelombang kedatangan sekitar 60.000 migran dari Maroko ke Ceuta dalam waktu singkat—meski sebagian besar kini telah kembali—mengungkap kembali perbedaan tajam pandangan di antara 27 negara anggota UE terkait penanganan migrasi.

Sejak rekaman ribuan migran yang berenang melewati penghalang perbatasan Ceuta tersebar luas, pemerintah Spanyol menghadapi tekanan dari sejumlah negara anggota yang menilai kebijakan migrasi Madrid terlalu longgar.

Pertemuan virtual para menteri dalam negeri UE yang dimulai pukul 10.00 waktu setempat (08.00 GMT) diharapkan menjadi momentum untuk mencari kesepakatan bersama. Namun, perbedaan sikap di antara negara anggota diperkirakan masih akan mewarnai pembahasan.

Kelompok negara yang mendorong kebijakan lebih keras dipimpin oleh Italia dan Denmark. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen sebelumnya memperingatkan bahwa "imigrasi yang tidak terkendali merupakan ancaman bagi Eropa."

Pekan lalu, Italia dan Denmark bahkan mengusulkan agar Spanyol untuk sementara dikeluarkan dari kawasan bebas perbatasan Schengen sebagai respons terhadap krisis di Ceuta. Usulan tersebut langsung ditolak Madrid dan dinilai tidak memiliki dasar hukum dalam aturan Uni Eropa.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, yang selama ini dikenal mendukung pendekatan lebih terbuka terhadap migrasi, merespons tekanan tersebut melalui surat kepada para pemimpin lembaga Uni Eropa pada Sabtu (1/8).

Dalam suratnya, Sanchez mengkritik sikap sejumlah negara anggota yang dinilainya "egois" dan mendesak penyelenggaraan pertemuan darurat guna menyusun respons bersama menghadapi krisis migrasi.

Namun, hanya beberapa jam kemudian, sebanyak 22 negara anggota yang dipimpin Italia, Denmark, Jerman, dan Hongaria mengirim surat balasan. Mereka juga meminta pembahasan darurat, tetapi dengan tujuan memperkuat kebijakan migrasi yang lebih ketat di tingkat Uni Eropa.

Di sisi lain, Prancis memilih mengambil posisi berbeda. Paris menilai krisis Ceuta tidak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan mengingatkan bahwa sebagian besar migran yang sempat memasuki Ceuta telah kembali ke Maroko.

Menurut seorang diplomat Uni Eropa, dalam pembahasan tingkat duta besar pada Senin (3/8), perwakilan Spanyol menyampaikan kekecewaannya atas minimnya dukungan yang diterima dari negara-negara anggota lainnya.

Meski sebagian besar negara menyatakan solidaritas kepada Madrid, sejumlah delegasi mempertanyakan apakah kebijakan migrasi terbaru Spanyol justru memberikan kesan bahwa negara tersebut terbuka bagi arus migran.

Perkuat Kebijakan Migrasi

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyambut pertemuan tersebut sebagai kesempatan untuk mengambil pelajaran dari krisis Ceuta dan memperkuat respons bersama Uni Eropa terhadap migrasi ilegal.

Ia mendorong negara-negara anggota menggandakan upaya di lima bidang utama, yakni memperkuat kerja sama dengan negara asal dan transit migran, memperketat pengawasan perbatasan eksternal, membangun sistem peringatan dini, memberantas jaringan penyelundupan manusia, serta mempercepat proses pemulangan migran yang tidak memenuhi syarat tinggal di Eropa.

Von der Leyen menyebut pertemuan para menteri dalam negeri sebagai "langkah pertama", seraya berharap isu migrasi kembali menjadi agenda utama dalam pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang.

Dalam beberapa bulan terakhir, Uni Eropa memang telah memperketat kebijakan migrasi, termasuk dengan mengizinkan negara anggota mengirim pencari suaka yang permohonannya ditolak ke pusat pemulangan yang berada di luar wilayah Uni Eropa.