Min Aung Hlaing akan Kunjungi Tailan

BANGKOK – Mantan kepala junta Myanmar, Min Aung Hlaing, diperkirakan akan tiba di Tailan pada Kamis (6/8). Kunjungan ini merupakan l perjalanan pertamanya ke sana sejak menjadi pemimpin sipil dalam upayanya untuk kembali ke ranah diplomasi bagi negaranya yang terisolasi.

Pada 2021, mantan jenderal itu memimpin kudeta militer yang menggulingkan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi, hingga kemudian memicu perang saudara yang diperkirakan telah menewaskan lebih dari 100.000 orang di semua pihak.

Min Aung Hlaing dilantik sebagai presiden Myanmar pada April lalu setelah pemilihan yang direkayasa yang oleh lembaga pengawas demokrasi dan negara-negara Barat disebut sebagai sandiwara yang bertujuan untuk membersihkan citra junta.

Tailan yang merupakan negara tetangganya, sejak saat itu memimpin upaya untuk menormalisasi hubungan dengan Myanmar, baik secara bilateral maupun melalui Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) yang beranggotakan 11 negara.

Blok tersebut telah mengecualikan kepemimpinan Myanmar dari pertemuan puncak tingkat tinggi sejak kudeta, tetapi menteri luar negerinya menghadiri pertemuan informal dengan rekan-rekan regionalnya bulan lalu di Tailan.

Sebelumnya Min Aung Hlaing telah melakukan kunjungan diplomatik sejak mengganti seragam militernya dengan pakaian sipil, mengunjungi India, sekutu utama Tiongkok, dan satu negara anggota Asean yaitu Laos.

Menjelang kunjungannya ke Bangkok, Suu Kyi yang masih berada di bawah tahanan rumah, diizinkan bertemu dengan perwakilan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) pada Senin (3/8) lalu yang merupakan pertemuan publik pertamanya dengan pejabat asing sejak penggulingannya.

Analis independen Myanmar, David Mathieson, mengatakan kepada AFP bahwa kampanye Myanmar untuk kembali bergabung dengan Asean adalah masalah status semata bagi Min Aung Hlaing, apalagi para pemimpin Myanmar sebelumnya menolak untuk menerima apa yang disebut konsensus lima poin untuk mengakhiri permusuhan melalui dialog dengan semua pihak dari blok tersebut.

"Dia ingin dipandang sebagai anggota Asean yang bertanggung jawab di satu sisi, tetapi secara paradoks menolak konsensus lima poin sepenuhnya," kata Mathieson yang menggambarkan hal itu sebagai contoh dari logika zero-sum.

Di lain pihak para analis mengatakan Bangkok memiliki alasan untuk mengupayakan pemulihan hubungan. Pertempuran antara militer Myanmar dan berbagai faksi pemberontak telah meluas hingga ke perbatasan panjang dengan Tailan, yang menampung jutaan pengungsi dari Myanmar.

Tailan juga harus berurusan dengan keberadaan jaringan penipuan siber dan penyelundup narkoba ilegal di wilayah perbatasan Myanmar yang rawan konflik.

Legitimasi Palsu

Pada Senin, Menteri Luar Negeri Tailan, Sihasak Phuangketkeow, mengatakan kepada wartawan bahwa Tailan percaya terhadap Myanmar serta Kamboja dapat berbuat lebih banyak untuk memerangi jaringan penipuan dan masalah ini akan diangkat selama kunjungan Min Aung Hlaing.

Dalam sebuah pernyataan, ia juga menyambut baik pertemuan Suu Kyi dengan ICRC dan berharap pihak berwenang akan mengambil langkah-langkah positif lebih lanjut menuju perdamaian dan stabilitas abadi di Myanmar.

Min Aung Hlaing dijadwalkan akan disambut oleh pasukan kehormatan di Gedung Pemerintah Bangkok pada hari Kamis dan kemudian bertemu secara pribadi dengan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, kata seorang pejabat Tailan kepada AFP dengan syarat anonim.

Pejabat itu mengatakan, pemimpin Myanmar juga akan menghadiri forum bisnis dan jamuan makan malam kenegaraan, dan kedua pihak diperkirakan akan menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama ketenagakerjaan.

Para kritikus mengatakan Bangkok seharusnya tidak menggelar “karpet merah” untuk Min Aung Hlaing, yang telah dikenai sanksi oleh beberapa negara Barat dan dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kelompok kampanye Justice For Myanmar mengecam Tailan atas pendekatan diplomatiknya, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Min Aung Hlaing harus dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya, bukan diberi legitimasi palsu. AFP/I-1