RI Harus Aktif Berdiplomasi untuk Perkuat Ketahanan Ekonomi

JAKARTA - Kolaborasi Amerika Serikat (AS) dengan Jepang mengintervensi pelemahan sebagai bentuk persahabatan kedua negara semestinya menjadi contoh yang baik bagi Indonesia. Kalau Jepang sebagai salah satu negara maju dan fiskalnya sangat kuat, meminta bantuan AS untuk menopang Yen yang terpuruk paling dalam dalam empat dekade terakhir, bagaimana dengan rupiah yang terus melemah tanpa ditopang fundamental fiskal yang kuat.

Ekonom STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, menilai kerja sama AS dan Jepang meredam gejolak pasar keuangan menunjukkan bahwa stabilitas fiskal dan moneter bukan lagi semata urusan domestik, melainkan juga kepentingan bersama negara-negara mitra strategis.

Langkah AS mendukung Jepang saat tekanan terhadap yen dan pasar obligasi meningkat menjadi bukti bahwa bahkan negara dengan ekonomi terbesar sekalipun tetap membutuhkan dukungan dari negara sahabat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Aditya mengatakan pelajaran tersebut relevan bagi Indonesia. Ia menilai ketika tekanan terhadap fiskal maupun pasar keuangan domestik meningkat, Indonesia tidak perlu memandang kerja sama internasional sebagai bentuk kebergantungan, melainkan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi.

“Di tengah keterkaitan pasar keuangan global yang semakin tinggi, membangun koordinasi yang erat dengan mitra strategis seperti AS justru menjadi langkah yang rasional untuk menjaga kepercayaan investor dan meminimalkan risiko gejolak yang lebih besar,” terang Aditya.

Indonesia tambahnya harus terus memperkuat fundamental ekonomi melalui disiplin fiskal, reformasi struktural, dan pengelolaan utang yang sehat. Namun, fondasi domestik yang kuat akan lebih efektif apabila disertai dengan diplomasi ekonomi yang mampu membangun kepercayaan dan kerja sama dengan negara-negara mitra utama.

“Kalau negara sekelas Jepang saja memperoleh dukungan dari AS ketika menghadapi tekanan pasar, Indonesia juga perlu aktif memperkuat kemitraan strategis agar memiliki ruang respons yang lebih besar ketika menghadapi tekanan fiskal maupun gejolak ekonomi global,” kata Aditya.

Bangun Fundamental

Selain aktif dalam diplomasi ekonomi, Pemerintah Indonesia kata Pengamat Kebijakan Publik dari Fitra, Badiul Hadi juga harus membangun fundamental ekonomi yang kuat sehingga negara lain yang memiliki kepentingan bersedia membantu menjaga stabilitas fiskal dan moneter karena memiliki kepentingan bersama.

RI harus meningkatkan kualitas belanja, memperdalam pasar keuangan domestik, serta menjaga kredibilitas APBN.

“Setidaknya dengan fondasi itu, kerja sama internasional akan menjadi penguat, bukan penopang utama ketika tekanan fiskal datang,” katanya.

APBN 2027 jelasnya harus menjadi titik balik untuk menunjukkan komitmen disiplin fiskal. Pemerintah, kata Badiul, perlu mengevaluasi secara serius program-program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), dan berbagai penugasan baru.

“Program-program itu agar benar-benar terukur manfaatnya, transparan pendanaannya, serta tidak menimbulkan persepsi bahwa tata kelola fiskal Indonesia semakin rentan di mata investor dan lembaga pemeringkat,” katanya.

Salah satu pertimbangan AS mengintervensi yen karena Jepang memiliki posisi strategis dalam sistem keuangan global, bukan semata karena hubungan diplomatik.

“Jika Indonesia ingin memperoleh kepercayaan internasional setara Jepang, prasyaratnya adalah disiplin fiskal, penerimaan negara yang lebih kuat, dan belanja yang lebih produktif. Jadi yang dibutuhkan bukan sekadar bantuan negara sahabat, tetapi kredibilitas kebijakan,” pungkasnya.