Pertamax Naik, Ekonom Ingatkan Risiko Harga Pangan Melambung dan UMKM Tertekan

Dalam jangka menengah, Josua mendorong reformasi subsidi energi agar diarahkan dari pola subsidi barang menjadi subsidi berbasis penerima manfaat. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diiringi dengan perbaikan transportasi umum, pengembangan kendaraan hemat energi, serta peningkatan efisiensi energi agar ketergantungan masyarakat terhadap BBM dapat berkurang secara bertahap.

Keberlangsungan UMKM

Senada dengan itu, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) meminta pemerintah menyiapkan respons kebijakan yang mendukung keberlangsungan UMKM setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi. Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Hasran mengatakan dampak kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan dari sisi biaya operasional, tetapi juga dari sisi permintaan konsumen.

Menurut Hasran, meningkatnya biaya transportasi dapat mendorong rumah tangga mengurangi pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok maupun konsumsi non-primer seperti makan di luar rumah, membeli makanan dan minuman siap saji, hiburan, rekreasi, serta berbagai produk gaya hidup.

"Banyak UMKM sangat bergantung pada belanja kelas menengah. Ketika konsumen mulai menahan pengeluaran, dampaknya akan terlihat pada penjualan usaha kecil, terutama di sektor makanan dan minuman serta berbagai layanan berbasis konsumsi rumah tangga,” ujar Hasran.

Di sisi lain, pelaku UMKM juga menghadapi tekanan akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang meningkatkan harga berbagai bahan baku impor. Komoditas seperti kedelai, gandum, dan gula yang banyak digunakan oleh pelaku usaha menjadi lebih mahal sehingga menambah beban biaya produksi.

"Di satu sisi, permintaan dari konsumen berpotensi melemah akibat penurunan daya beli. Di sisi lain, biaya produksi dan operasional terus meningkat," katanya.

Karena itu, CIPS menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk menjaga ketahanan UMKM. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat kepercayaan terhadap rupiah guna mengurangi tekanan biaya produksi.

Sementara dalam jangka panjang, pemerintah disarankan menurunkan berbagai biaya ekonomi yang masih membebani pelaku usaha melalui pengurangan hambatan non-tarif, peninjauan tarif impor bahan baku, penyederhanaan prosedur ekspor-impor, penguatan infrastruktur logistik, serta peningkatan digitalisasi dan transparansi layanan perdagangan.

“Ketahanan UMKM sangat ditentukan oleh kemampuan para pelaku usaha memperoleh bahan baku dan menjalankan usaha dengan biaya yang kompetitif. Karena itu, reformasi struktural untuk menurunkan biaya usaha perlu menjadi bagian dari respons kebijakan yang lebih komprehensif,” tutur Hasran.