Ekonomi Pancasila Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat, Bukan Anti Pasar

“Investasi sumber daya manusia melalui MBG, misalnya, adalah mandat konstitusi. Namun, program ini harus dijaga dari pemborosan. MBG harus berbasis prioritas daerah rawan stunting dan melibatkan rantai pasok lokal agar menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar belanja konsumtif,” jelasnya.

Yossi pun menyebut ekonomi Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ukuran keberhasilannya terletak pada kemampuannya menghasilkan pertumbuhan yang inklusif, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperluas kesejahteraan masyarakat.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang (Undip), Esther Sri Astuti, menilai tekanan terhadap rupiah, cadangan devisa, dan risiko fiskal menunjukkan ekonomi Indonesia masih berada dalam bayang-bayang tekanan fundamental makro.

“Pemerintah perlu memperkuat kualitas, produktivitas, dan daya tahan perekonomian nasional. Kebergantungan pada konsumsi domestik dan belanja pemerintah harus diimbangi dengan peningkatan investasi produktif, manufaktur, dan ekspor bernilai tambah,” kata Esther.