Inflasi DIY Terkendali, APBN Dinilai Efektif Jaga Stabilitas Harga

YOGYAKARTA - Laju inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap terkendali di tengah dinamika ekonomi global dan fluktuasi harga sejumlah kebutuhan pokok. Hingga Mei 2026, inflasi tahunan di DIY tercatat sebesar 2,77 persen, menunjukkan stabilitas harga yang relatif terjaga.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY menilai capaian tersebut tidak lepas dari peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan tekanan inflasi.

"Capaian ini mencerminkan efektivitas langkah pengendalian yang dilakukan secara sinergis melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah," kata Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti, di Sleman, Rabu.

Menurut Juli, APBN memiliki fungsi strategis dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi, baik yang dipicu faktor musiman maupun perkembangan ekonomi global. Melalui berbagai program pemerintah, anggaran negara digunakan untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat.

"APBN berperan menjaga stabilitas harga melalui program penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur distribusi, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan," katanya.

Ia menjelaskan dukungan tersebut disalurkan melalui belanja kementerian dan lembaga serta Transfer ke Daerah (TKD). Melalui skema tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal untuk menjalankan berbagai program pengendalian inflasi, seperti operasi pasar, subsidi transportasi, hingga penguatan cadangan pangan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menerapkan strategi pengendalian inflasi berbasis empat pilar atau 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, dan memperkuat komunikasi kepada masyarakat.

Kanwil DJPb DIY juga terlibat aktif dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan memastikan penyaluran dana APBN dan TKD berjalan tepat waktu serta sesuai sasaran. Selain itu, lembaga tersebut turut menyediakan dukungan data dan analisis sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah tersebut membuahkan hasil. DIY berhasil meraih predikat terbaik kedua secara nasional dalam pengendalian inflasi berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri.

"Ke depan, kami berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan APBN agar setiap rupiah yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi stabilitas harga serta menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi DIY yang inklusif dan berkelanjutan," kata Juli.