Pemkot dan Pemda DIY Perkuat Digitalisasi Pelayanan Pajak Kendaraan

YOGYAKARTA - Kolaborasi antarlembaga terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas layanan pajak kendaraan bermotor di Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Pemerintah Daerah DIY mendorong penguatan sistem pelayanan berbasis digital agar proses administrasi semakin mudah, cepat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta, Selasa (19/5/2026). Kegiatan tersebut juga disertai penandatanganan pinjam pakai kendaraan operasional dari Pemkot Yogyakarta untuk mendukung operasional Samsat Kota Yogyakarta.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, mengatakan kerja sama antara Pemkot Yogyakarta, Pemda DIY, Bank BPD DIY, serta Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam pengembangan layanan perpajakan yang lebih efektif dan mudah diakses masyarakat.

“Kita harapkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota, Pemda DIY, Bank BPD DIY, serta BI bisa lebih banyak mengeksplorasi pelayanan yang lebih sederhana. Yang kita utamakan bagaimana masyarakat bisa dengan mudah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun balik nama,” ujarnya.

Menurut Wawan, penyederhanaan layanan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sekaligus memberi dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menambahkan masih terdapat cukup banyak kendaraan, baik roda dua maupun roda empat milik pendatang, yang belum melakukan proses mutasi ke wilayah DIY. Dengan sistem pelayanan yang semakin mudah dan tertata, masyarakat diharapkan terdorong untuk melakukan perubahan data kendaraan menjadi pelat nomor AB.

“Sehingga menjadi pendapatan baru untuk pemerintah kota,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembukuan, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKAD Kota Yogyakarta, Putut Purwandono, menjelaskan capaian penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2025 mencapai 94,7 persen, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menyentuh 97,4 persen. Hingga 18 Mei 2026, realisasi penerimaan opsen PKB tercatat 37,4 persen dan opsen BBNKB sebesar 30 persen.

Menurut Putut, berbagai langkah terus dilakukan untuk memperkuat kepatuhan administrasi perpajakan, termasuk pengembangan sistem dan integrasi data.

“Berbagai langkah terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan administrasi pembayaran pajak kendaraan, di antaranya integrasi sistem informasi PKB dan BBNKB, optimalisasi kanal pembayaran melalui Bank BPD DIY, serta pengembangan integrasi dan keterbukaan akses data agar lebih akurat dan terintegrasi,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan pinjam pakai kendaraan operasional Samsat Kota Yogyakarta. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan di lapangan serta memperlancar koordinasi operasional.

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi elemen penting dalam upaya mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.

“Sinergi antara Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan fondasi yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah. Sebab potensi pajak yang besar tidak akan optimal apabila koordinasi antar pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri,” terangnya.

Ia menambahkan, percepatan digitalisasi juga perlu diikuti dengan dukungan sarana operasional yang memadai agar jangkauan pelayanan kepada masyarakat semakin luas.

“Kendaraan operasional ini diharapkan mampu mendukung kelancaran pelayanan publik, mempercepat koordinasi lapangan, serta meningkatkan optimalisasi pelayanan Samsat kepada masyarakat. Hasil dari High Level Meeting ini juga kami harap mampu melahirkan langkah-langkah strategis yang konkret, terukur, dan segera dapat diimplementasikan,” tutup Ni Made Dwipanti Indrayanti.