Program Bedah Rumah BSPS Bakal Full Digital, Pengajuan Kini Tanpa Surat
📅 Jumat, 29 Mei 2026, 02:35 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: Antara
Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyusun digitalisasi untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
"Kita sudah mulai menyusun itu, menyusun digitalisasi BSPS. Sekarang pun sudah mulai jalan. Ke depan (BSPS) itu sudah full digitalisasi. Itu sudah kita siapkan dari sekarang," ujar Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur di Jakarta, Kamis (28/5).
Dia mengatakan, pengusulan BSPS sekarang sudah digital, tidak ada surat-menyurat lagi hingga hasil verifikasi pun sudah dalam bentuk digital dan dokumennya masuk ke dalam sistem.
"Sekarang yang sedang kita siapkan, sudah selesai tapi belum kita sosialisasikan adalah nanti verifikasi itu teman-teman Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) itu sudah menggunakan device masing-masing. Jadi waktu dia foto kondisi rumahnya, dokumennya, itu sudah langsung masuk dalam sistem. Monitoring pun dia foto, ini progresnya sudah sampai segini, sudah sampai ke sana," katanya.
Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pada tahun 2026 program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi program strategis utama Kementerian PKP dengan alokasi sekitar 83 persen dari total anggaran kementerian untuk pembangunan dan perbaikan 400.000 unit rumah masyarakat.
“Program strategis Kementerian PKP saat ini adalah BSPS. Sebanyak 83 persen anggaran Kementerian PKP dialokasikan untuk program BSPS dengan target 400.000 unit rumah. Kami berusaha konsisten agar penggunaan anggaran benar-benar untuk kepentingan rakyat,” ujar Maruarar atau disapa Ara.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah mengusulkan peningkatan target program BSPS menjadi 2 juta unit rumah pada tahun depan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi masyarakat Indonesia.
Selain program BSPS, Kementerian PKP juga menyampaikan sejumlah isu strategis lain dalam pelaksanaan anggaran tahun 2026, di antaranya pembangunan hunian tetap pascabencana di Sumatera.
Kemudian pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan, usulan tambahan anggaran untuk 50.000 unit BSPS, penyusunan Rancangan Undang-Undang Perumahan, serta penguatan integrasi dan transparansi penyelenggaraan program perumahan.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!