Setelah BI Rate Naik, Struktur Pasar Uang dan Obligasi Domestik Harus Diperbaiki

» Kurva imbal hasil yang lebih sehat akan membantu investor kembali masuk ke obligasi jangka panjang yang dukung pembiayaan pembangunan.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) diminta untuk tidak mengulang kesalahan yang lambat merespon berbagai tekanan dalam perekonomian nasional. Jika terlambat, maka biaya stabilitas yang dikeluarkan akan jauh lebih mahal. 

Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian memandang, kenaikan BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) atau 0,5 persen le level 5,25 persen merupakan langkah tepat untuk mengembalikan jangkar stabilitas rupiah di tengah tekanan global yang semakin berat.

“Keputusan BI sudah tepat. Ini bukan sekadar kenaikan suku bunga, ini adalah pernyataan bahwa policy anchor Indonesia masih dijaga. Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, biaya stabilisasi akan jauh lebih mahal,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5).

Menurutnya, keputusan yang dipilih BI membuktikan bahwa tekanan yang sedang dihadapi Indonesia bukan sekadar volatilitas biasa, melainkan fase yang membutuhkan respons moneter yang pre-emptive.

Fakhrul menilai, kenaikan BI-Rate sebesar 50 bps ini akan menjadi titik balik penting bagi rupiah. Ia memperkirakan rupiah berpotensi menguat secara bertahap menuju keseimbangan baru. Apalagi, pelaku pasar saat ini sudah tidak terlalu defensif terhadap dollar AS.

Dengan kombinasi kenaikan BI-Rate, intervensi valas, penguatan DNDF/NDF, serta perluasan transaksi CNH-Rupiah dan local currency transaction (LCT) akan memperkuat keyakinan bahwa tekanan rupiah mulai dapat dikendalikan.

Kendati demikian, Fakhrul mengingatkan bahwa pekerjaan belum selesai. Setelah BI menaikkan suku bunga acuan, langkah berikutnya yang perlu dilakukan yakni memperbaiki struktur pasar uang dan obligasi domestik.

Turunkan Bunga SRBI

Menurutnya, suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) perlu mulai diturunkan secara bertahap agar tidak terus menyedot likuiditas dari pasar obligasi negara dan aset berdurasi panjang.

“Setelah BI-Rate naik, SRBI tidak boleh terlalu lama menjadi magnet utama likuiditas. Kalau SRBI terlalu menarik, dana akan terus terkonsentrasi di instrumen pendek. Ini bisa mengganggu pasar SBN, menekan yield curve, dan membuat transmisi kebijakan tidak sehat,” ujar Fakhrul.

Ia menilai normalisasi yield curve sangat penting agar pasar kembali berfungsi secara wajar. Kurva imbal hasil yang lebih sehat akan membantu investor kembali masuk ke obligasi jangka panjang, mendukung pembiayaan pembangunan, dan memperbaiki ekspektasi terhadap rupiah.

Fakhrul juga menekankan pentingnya kekompakan antara BI dan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, kenaikan BI-Rate harus diikuti komunikasi fiskal yang jelas, terutama terkait subsidi energi, strategi penerbitan SBN, serta arah pembiayaan pemerintah.

“BI dan Kemenkeu harus kompak. BI menjaga jangkar stabilitas, Kemenkeu menjaga kredibilitas fiskal. Kalau keduanya berjalan bersama, rupiah bisa menguat, yield bisa lebih sehat, dan pasar akan kembali percaya pada cerita besar Indonesia,” kata Fakhrul.