Ini Taktik Baru Bawaslu Sulsel Jaga Integritas Demokrasi Lewat Kampus

MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan resmi menggandeng Universitas Bosowa (Unibos) Makassar melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pengawasan partisipatif Pemilu di tengah tantangan perkembangan media digital, Kamis (21/5). 

Kegiatan tersebut berlangsung mengusung tema “Menjaga Netralitas dan Integritas Pemilu di Tengah Tantangan Perkembangan Media Digital.”

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Mardiana Rusli di Makassar, Kamis menyampaikan kampus merupakan mitra strategis Bawaslu dalam penguatan demokrasi, khususnya pada masa nontahapan pemilu.

“Suatu kebanggaan bagi kami dapat menerima Kuliah Tamu dari Universitas Bosowa. Konsen Bawaslu dalam nontahapan menempatkan kampus sebagai mitra strategis dalam membangun pengawasan partisipatif dan pendidikan demokrasi,” ujar Mardiana.

Ia menjelaskan Bawaslu Sulsel selama ini telah menjalin kolaborasi akademik dengan sejumlah perguruan tinggi di Sulawesi Selatan melalui mata kuliah kepemiluan, kuliah tamu, hingga program magang mahasiswa di lingkungan Bawaslu.

“Setelah MoU ini, mahasiswa telah menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu. Bawaslu menjadi inkubator ruang yang menarik untuk menerapkan keilmuan hukum karena banyak praktik penanganan pelanggaran yang dapat dipelajari secara langsung,” ujarnya.

Mardiana juga berharap mahasiswa Universitas Bosowa dapat terlibat aktif dalam berbagai program pengembangan kepemiluan, termasuk debat mahasiswa yang rutin diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Prof Yulia A menilai kerja sama tersebut dapat memperluas wawasan dan minat mahasiswa di bidang hukum kepemiluan.

“Kami berharap melalui kegiatan ini terdapat variasi minat mahasiswa, tidak hanya pada hukum perdata dan tata negara, tetapi juga hukum kepemiluan dan praktik pengawasan demokrasi,” ujarnya.

Ia mengatakan penerapan kurikulum Outcome Based Education (OBE) membuka peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar langsung melalui keterlibatan di lembaga pemerintah maupun sektor lainnya.

“Mahasiswa tidak hanya belajar di kampus, tetapi juga dapat memilih lingkungan pembelajaran di luar kampus. Melalui kerja sama ini, kasus-kasus kepemiluan yang berkembang dapat menjadi bahan kajian akademik bagi mahasiswa,” ujarnya.