Perusahaan Pelayaran Besar Mulai Alihkan Angkutan Kargo Lewat Jalur Darat

JAKARTA - Perusahaan pelayaran besar dilaporkan mulai menggunakan jalur darat untuk mengangkut kargo di tengah gangguan pelayaran di Selat Hormuz akibat krisis Timur Tengah. 

Dalam laporan Financial Times Minggu (17/5) menyebutkan tarif pengiriman di rute Shanghai-Teluk Persia dan Laut Merah mencapai rekor tertinggi pekan ini, melampaui level selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Clarksons Research, biaya pengiriman satu kontainer standar di rute tersebut naik lebih dari 320 persen dari 980 dollar AS (atau sekitar 17,1 juta rupiah) menjadi 4.131 dolar AS (42,7 juta rupiah) per 15 Mei 2026.

Operator pelayaran besar, termasuk Mediterranean Shipping Company, Maersk, CMA CGM, dan Hapag-Lloyd, membuka jalur distribusi kargo dari pelabuhan di Laut Merah dan Teluk Oman menuju sejumlah pelabuhan di kawasan Teluk.

Jalur tersebut antara lain menghubungkan pelabuhan Yanbu dan King Abdullah di Arab Saudi serta Fujairah di Uni Emirat Arab (UEA) dengan Dammam di Arab Saudi, Basra di Irak, dan Jebel Ali di UEA.

CEO Maersk, Vincent Clerc mengatakan armada truk dalam jumlah besar telah dikerahkan untuk mendukung distribusi logistik.

Menurut dia, Arab Saudi dan Irak juga telah melonggarkan akses bagi truk-truk yang datang dari Irak, Yordania, hingga Turki. Namun, menurut laporan Financial Times, angkutan darat hanya dapat menggantikan sebagian kapasitas kapal kontainer dan kapal kargo besar yang sebelumnya melayani negara-negara Teluk melalui Selat Hormuz.

Harian Inggris itu juga melaporkan bahwa para pedagang gandum mulai mengalihkan pengiriman melalui Laut Merah dan Teluk Oman, yang kemudian dilanjutkan menggunakan truk dan kapal kecil.

“Terjadi peningkatan jumlah gandum yang tiba di Fujairah dan Khorfakkan, lalu diangkut menggunakan truk menuju pelabuhan utama UEA sebelum didistribusikan ke Qatar, Bahrain, dan wilayah Teluk lainnya dengan kapal kecil," kata seorang pialang kapal di London seperti dikutip dalam laporan itu.

Kebebasan Navigasi

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno mengungkapkan bahwa pihaknya mengusulkan lima poin prinsip “kebebasan navigasi bertanggung jawab” (Responsible freedom of navigation) sebagai upaya memastikan relevansi hukum laut dengan isu-isu kontemporer.

Dalam pernyataannya pada simposium terkait penegakan UNCLOS di masa kini di Kedutaan Besar Belanda Jakarta, Senin (18/5), Havas mengatakan kebebasan navigasi saat ini semakin bersilangan dengan rivalitas kemaritiman dan kepentingan keamanan pesisir.

“Mempertahankan kebebasan navigasi di bawah prinsip niat baik dan memastikan kebebasan maritim sepenuhnya konsisten dengan tujuan damai berdasarkan Piagam PBB,” kata Havas terkait poin pertama pada prinsip usulannya itu.