Filantropi Indonesia Gandeng Pemda Perkuat Strategi Hadapi El Nino

MAKASSAR - Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menggandeng pemerintah daerah serta sejumlah organisasi kemanusiaan di Sulawesi Selatan untuk memperkuat strategi mitigasi menghadapi ancaman El Nino 2026.

"Kegiatan daring melalui gerakan 'Sulsel Tangguh 2026' ini, stakeholder diharapkan dapat bertukar pikiran dan selanjutnya membuat strategi mitigasi menghadapi bencana El Nino," kata Koordinator PFI Chapter Makassar, Amir di Makassar, Rabu (13/5).

Dia mengatakan sektor filantropi memiliki peran strategis dalam mempercepat mobilisasi sumber daya untuk penanganan dampak El Nino.

“Kolaborasi strategis antara pemerintah, LSM, dan lembaga zakat akan mempercepat mobilisasi sumber daya. Dengan mengintegrasikan keahlian teknis dan dana sosial, kita bisa menciptakan dampak yang jauh lebih besar,” katanya.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam kegiatan Philanthropy Learning Forum #85 Chapter Makassar yang digelar secara daring oleh PFI bersama Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Forum Zakat (FoZ).

Forum bertema “Sulsel Tangguh: Sinergi Filantropi Melawan Krisis El Niño” itu diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai latar belakang. Dalam forum tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sulsel memaparkan potensi meningkatnya dampak kekeringan akibat fenomena El Nino dengan indeks IOD mencapai +0,93 pada akhir April 2026.

"Kondisi ini memicu meluasnya hari tanpa hujan, khususnya di wilayah timur dan utara Sulawesi Selatan.," kata Plt Kepala Balai Besar MKG Wilayah IV Makassar Nasrol Adil.

Dia mengatakan tiga zona musim telah resmi memasuki musim kemarau, yakni wilayah Kepulauan Selayar, sebagian Takalar, Jeneponto, dan Gowa.

BMKG memprediksi intensitas El Niño berada pada level sedang, namun masyarakat tetap perlu waspada terhadap ketersediaan air bersih dan potensi kebakaran lahan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui BPBD menekankan pentingnya kesiapsiagaan sejak tingkat kelurahan.

Kepala Pelaksana BPBD Sulsel Amson Padolo menyebut sinkronisasi data di 24 kabupaten/kota menjadi langkah penting untuk memperkuat mitigasi bencana kekeringan.

Menurut dia, patroli terpadu dan program pencegahan pembakaran lahan harus diperkuat guna meminimalisir risiko kebakaran saat musim kemarau.

Sementara itu, Direktur Eksekutif HFI Widowati menambahkan sejumlah program prioritas telah disiapkan sebagai langkah mitigasi pra-bencana. Program tersebut meliputi pembangunan sumur resapan, instalasi panen air hujan, hingga teknologi desalinasi air payau di wilayah pesisir.

Selain itu, gerakan “No Burning” serta pemetaan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak juga menjadi fokus agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran.