Kemenkeu Catat Utang Pemerintah Maret 2026 Rp9.920 Triliun, Masih Amankah Kondisi Ekonomi Kita?

JAKARTA - Posisi utang pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional dan tekanan ekonomi global yang masih berlangsung. Per akhir Maret 2026, total utang pemerintah tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun atau setara 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski pemerintah menegaskan rasio utang tersebut masih berada dalam batas aman, sejumlah kalangan menilai peningkatan beban bunga serta besarnya kewajiban jatuh tempo mulai memberikan tekanan serius terhadap ruang fiskal negara. Kondisi itu dinilai berpotensi membatasi kemampuan APBN dalam mendukung pembangunan jangka panjang.

Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai kenaikan utang pemerintah harus menjadi alarm serius bagi pengelolaan fiskal nasional. Menurutnya, persoalan utama bukan hanya soal nominal utang, tetapi kemampuan negara menjaga keseimbangan antara pembayaran kewajiban dan kebutuhan pembangunan.

"Persoalannya bukan sekadar angka utang masih di bawah batas aman, tetapi bagaimana kemampuan negara membayar bunga dan cicilan tanpa mengorbankan belanja produktif. Ini yang mulai terasa berat," ujar Noviardi, Minggu (10/5).

Ia menyoroti beban bunga utang pemerintah pada 2026 yang diperkirakan mencapai Rp599 triliun. Angka tersebut menunjukkan semakin besarnya porsi penerimaan negara yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan mendukung sektor pembangunan strategis.

"Ketika 16 sampai 22 persen penerimaan negara habis untuk bunga utang, ruang fiskal otomatis menyempit. Pemerintah menjadi kurang leluasa membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial," katanya.

Menurut Noviardi, kondisi tersebut berpotensi menciptakan rigiditas anggaran. Situasi itu terjadi ketika APBN semakin didominasi oleh belanja wajib dan pembayaran utang sehingga fleksibilitas pemerintah dalam merespons perlambatan ekonomi menjadi semakin terbatas.

Dalam tiga bulan pertama 2026, posisi utang pemerintah juga bertambah Rp282,52 triliun dibanding akhir Desember 2025. Di sisi lain, pemerintah menghadapi kewajiban jatuh tempo utang sekitar Rp833 triliun sepanjang tahun ini.

"Kalau defisit terus melebar, pemerintah akan masuk dalam tekanan refinancing atau gali lubang tutup lubang. Utang lama dibayar dengan utang baru. Dalam jangka pendek mungkin aman, tapi jika terus berlangsung akan menjadi jebakan fiskal," ujarnya.

Ia menjelaskan dominasi Surat Berharga Negara yang mencapai sekitar 87 persen memang membuat struktur pembiayaan lebih fleksibel dibanding pinjaman bilateral maupun multilateral. Namun, ketergantungan tinggi terhadap pasar keuangan juga membuat APBN sensitif terhadap gejolak suku bunga global dan sentimen investor.

Selain itu, utang luar negeri Indonesia yang telah mencapai US$431,73 miliar juga dinilai menyimpan risiko nilai tukar. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya pembayaran utang sekaligus memicu tekanan terhadap inflasi domestik.

"Kalau kurs melemah tajam, pembayaran utang luar negeri otomatis lebih mahal. Efek lanjutannya bisa menekan daya beli masyarakat karena pemerintah harus melakukan penyesuaian fiskal," katanya.

Meski demikian, Noviardi menilai kondisi fiskal Indonesia masih terkendali karena pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko terus melakukan pengawasan rutin terhadap posisi utang nasional.

Ia menegaskan pemerintah tidak boleh terlena hanya karena rasio utang masih berada di bawah batas 60 persen terhadap PDB. Menurutnya, kualitas penggunaan utang harus menjadi perhatian utama pemerintah.