Insentif yang Akurat akan Bangkitkan Ekosistem Manufaktur yang Kuat bagi Negara

Dalam situasi perlambatan industri manufaktur nasional, sektor padat karya seperti furnitur justru perlu mendapat afirmasi kebijakan agar mampu menjadi bantalan ekonomi domestik.

JAKARTA - Dunia usaha berharap Pemerintah dalam memberikan insentif ke industri mengedepankan skala prioritas, terutama yang sejalan dengan kepentingan strategis nasional. Hal itu dimaksudkan agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia, Danang Girindrawardana mengatakan insentif pada dasarnya merupakan bentuk investasi negara sehingga pemberiannya harus mempertimbangkan kontribusi industri terhadap penguatan ekonomi nasional, khususnya sektor yang memiliki nilai tambah tinggi melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Insentif adalah investasi negara, maka perlu dipikirkan pada industri yang sejalan dengan kepentingan strategis nasional,” kata Danang saat dihubungi di Jakarta, Kamis (7/5).

Ia menjelaskan, industri dengan TKDN tinggi dinilai memiliki efek berganda yang besar terhadap sektor riil karena mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus membangkitkan jejaring rantai pasok domestik secara masif.

Danang menyebut terdapat tiga parameter utama yang dapat digunakan pemerintah dalam menentukan sektor penerima insentif, yakni tingkat TKDN yang tinggi, serapan tenaga kerja yang besar, serta kemampuan industri dalam membangun supply chain domestik.

“Insentif secara akurat seperti itu akan membangkitkan ekosistem manufaktur yang kuat bagi negara,” katanya.

Secara terpisah, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendorong dalam implementasi kebijakan insentif berbasis pada kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyampaikan langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan memperkuat daya saing industri nasional.

Menurut dia, insentif seharusnya diberikan berdasarkan kontribusi terhadap ekonomi nasional, termasuk peningkatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, investasi teknologi, hingga penguatan devisa negara.

“Pandangan kami, insentif seharusnya berbasis kontribusi terhadap ekonomi nasional, bukan semata status perusahaan swasta atau negara,” kata Sobur.

HIMKI menilai perusahaan yang mencatat kenaikan ekspor signifikan layak memperoleh insentif fiskal seperti yang diterapkan di Tiongkok. Selain itu, industri dengan tingkat serapan tenaga kerja tinggi juga dinilai perlu mendapat dukungan karena berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja nasional.

Tak hanya itu, perusahaan yang berinvestasi pada mesin dan teknologi baru dinilai layak memperoleh tax allowance maupun pembiayaan murah. HIMKI juga mendorong adanya relaksasi bagi merger industri yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Di sisi lain, perusahaan maupun asosiasi yang membangun hub ekspor di luar negeri juga dianggap perlu memperoleh dukungan fiskal karena berpotensi meningkatkan devisa secara signifikan.