Magang Nasional Disorot: Kepastian Kerja dan Skema Uang Saku Jadi Perhatian Utama

Jakarta – Keberlanjutan dan kepastian kerja bagi peserta Program Magang Nasional dinilai perlu mendapat perhatian serius melalui kolaborasi yang lebih erat dengan dunia industri.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menekankan pentingnya penyusunan grand design program magang yang selaras dengan arah kebijakan industri dan pengembangan sektor usaha.

“Grand design dari program magang harus disesuaikan dengan kebijakan industri atau pengembangan bisnis di sektor yang relevan. Itu menjadi sangat penting,” ujar Faisal di Jakarta, Jumat (1/5).

Ia menambahkan, keselarasan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi peserta, tetapi juga membuka peluang kepastian karier setelah program selesai.

“Diperlukan dialog dan koordinasi dengan industri agar program magang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan arah prioritas ke depan,” katanya.

Senada, Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai perusahaan perlu memberikan kejelasan peluang kerja bagi peserta magang, terutama setelah menjalani program minimal enam bulan.

“Kita mendorong adanya kepastian karier peserta magang yang diperjelas. Itu yang paling penting,” ujar Nailul.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 11.949 peserta telah menyelesaikan Program Magang Nasional Tahap I. Saat ini, Kemnaker masih mengumpulkan data terkait jumlah peserta yang direkrut oleh perusahaan mitra.

Data sementara menunjukkan sekitar 20–30 persen peserta telah direkrut oleh perusahaan tempat mereka menjalani magang.

Uang Saku

Di sisi lain, Nailul juga menilai wacana pembagian uang saku antara pemerintah dan perusahaan merupakan langkah yang wajar. Menurutnya, pada tahap awal program, seluruh biaya ditanggung pemerintah, sementara perusahaan turut memperoleh manfaat produktivitas dari peserta magang.

“Sudah sewajarnya ada pembagian porsi uang saku kepada perusahaan yang menikmati kontribusi tenaga kerja tersebut. Output produksi meningkat tanpa biaya tambahan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dari sisi tata kelola, perusahaan seharusnya turut berkontribusi karena telah memperoleh keuntungan dari program tersebut.

Pendapat serupa disampaikan Faisal, yang menilai rencana pembagian kontribusi tersebut perlu dibahas secara matang melalui dialog antara pemerintah dan pelaku industri.