Bakom RI: Pemerintah Perkuat RSUD demi Permudah Akses Layanan Kesehatan

JAKARTA – Pemerintah terus meningkatkan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Hal ini bertujuan agar masyarakat, terutama di daerah terpencil, dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi besar ke kota.

Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Peningkatan kualitas RSUD diharapkan mampu menekan biaya yang selama ini ditanggung pasien dari daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengatakan biaya transportasi rujukan ke rumah sakit besar di kota bisa mencapai Rp2 juta hingga Rp10 juta per kunjungan. Angka tersebut belum termasuk biaya akomodasi dan potensi kehilangan pendapatan.

“Dengan tersedianya RSUD berkualitas di dekat tempat tinggal mereka, beban ini dapat berkurang secara signifikan,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/4).

Peningkatan ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dengan menaikkan status RSUD dari tipe D dan D Pratama menjadi tipe C berkualitas.

RSUD tipe C akan dilengkapi fasilitas komprehensif, seperti ruang operasi, layanan rawat jalan dan rawat inap, cathlab, hemodialisa, radiologi, farmasi, hingga Central Sterile Supply Department (CSSD). Dengan fasilitas tersebut, pasien diharapkan tidak perlu lagi dirujuk ke kota besar untuk penanganan kasus kompleks.

“Ini menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo, bahwa setiap warga negara. Di mana pun berada, berhak mendapatkan layanan kesehatan yang setara dan berkualitas,” kata Qodari.

Pemerintah menargetkan peningkatan 66 RSUD sepanjang 2025–2027, dengan fokus pada wilayah DTPK. Hingga kini, sebanyak 16 RSUD telah rampung 100 persen, lima RSUD dalam tahap akhir penyelesaian, dan 10 lainnya masih dalam proses konstruksi.

Sebanyak 21 RSUD, terdiri atas 16 yang telah selesai dan lima yang hampir rampung. Dijadwalkan siap diresmikan Presiden pada Mei 2026.

Setiap RSUD akan dilengkapi tujuh dokter spesialis dasar, yakni spesialis anak, bedah, anestesi, penyakit dalam, obstetri dan ginekologi, radiologi, serta patologi klinik. “Artinya, masyarakat tidak perlu lagi bepergian jauh untuk mendapatkan layanan spesialis,” ujar Qodari. ils/I-1