DIY Bangkitkan Lumbung Mataraman, Ketahanan Pangan Jadi Prioritas

YOGYAKARTA – Memperkuat kemandirian pangan merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Upaya ini membutuhkan peningkatan produktivitas pertanian, penguatan hilirisasi, modernisasi teknologi, serta perbaikan distribusi dan cadangan pangan agar pasokan tetap terjaga di tengah perubahan iklim dan gejolak pasar global.

Dengan kemandirian pangan yang lebih kuat, Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat daya tahan ekonomi terhadap guncangan eksternal.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan empat kalurahan, yang tersebar di provinsi tersebut sebagai lokasi percontohan revitalisasi program Lumbung Mataraman, sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan.

"Program ini menjadi langkah Pemerintah Daerah DIY untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, membangun kemandirian pangan, sekaligus mendukung penanganan kemiskinan," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kota Yogyakarta, DIY, Kamis (30/7).

Penetapan empat kalurahan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur DIY Nomor 5504 Tahun 2026 tentang Revitalisasi Lumbung Mataraman melalui Optimalisasi Program Kalurahan Mandiri Pangan untuk Ketahanan Pangan di DIY.

Empat kalurahan percontohan itu meliputi Kalurahan Wukirsari di Kabupaten Bantul, Kalurahan Bendung di Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Giripeni di Kabupaten Kulon Progo, serta Kalurahan Glagaharjo di Kabupaten Sleman.

Gubernur mengatakan revitalisasi Lumbung Mataraman merupakan percepatan pengembangan model yang telah dirintis sebelumnya.

Keempat kalurahan tersebut diharapkan menjadi contoh pengembangan program di masing-masing kabupaten.

"Ya, percepatan saja. Kemarin kan baru model, baru empat. Empat kalurahan itu kita percepat. Satu kabupaten satu Lumbung Mataraman," katanya.

Menurut dia, keberhasilan Lumbung Mataraman tidak hanya diukur dari hasil produksi pangan, tetapi dari kemampuan membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Hasil usaha yang diperoleh, lanjut Sultan, perlu dikelola secara berkelanjutan dengan menyisihkan sebagian keuntungan sebagai modal bersama untuk mengembangkan usaha.

"Saya kira ada yang dibagi hasil dengan petani atau apa, tapi mestinya ada yang disisihkan untuk ditabung. Dalam arti ditabung itu kepemilikan bersama yang bisa jadi modal. Kalau enggak ya bantuan sekali saja. Jangan setiap tahun. Mestinya kan begitu, karena produk itu dijual," katanya.

Gubernur DIY berharap hasil penjualan produk Lumbung Mataraman mampu memberikan keuntungan yang tidak hanya dinikmati masyarakat, tetapi juga menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha pada musim berikutnya.

"Saya berharap penjualan itu juga menguntungkan, jangan rugi. Nah, nanti di situ kan ada keuntungan. Keuntungan ada yang bisa dibagi kepada masyarakat. Tapi, dibikin sisa. Sisa ditabung atas nama siapa kesepakatannya," katanya.

Menurut Sri Sultan, pola tersebut akan mendorong kelompok pengelola menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah setiap tahun.

"Sehingga, akhirnya dia punya modal yang mungkin bisa nanti nyewa sendiri. Lebih dari satu hektare, kan gitu. Daripada nganggur misalnya. Jadi, untuk meningkatkan kesejahteraan itu ada," katanya.

Melalui revitalisasi program Lumbung Mataraman, Pemda DIY mengintegrasikan peran pemerintah kabupaten, perangkat daerah, pemerintah kalurahan, serta pendamping teknis untuk memastikan program berjalan secara berkelanjutan.