Jangan Korbankan Atlet untuk Tampil pada PON 2028 Karena Dualisme Kepengurusan

JAKARTA - Ketua Umum KONI DKI Jakarta Hidayat Humaid menegaskan atlet tidak boleh menjadi korban dualisme pengurus cabang olahraga sehingga hak mereka membela daerah pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII NTB/NTT 2028 harus tetap terjamin.

"Kalau organisasi berdinamika silakan saja, tetapi tidak boleh melarang-larang atlet untuk ikut bertanding membela provinsi," kata dia dalam Diskusi SIWO PWI Jaya bertema "Optimalisasi Jakarta sebagai Kota Penyangga PON XXII NTB/NTT 2028" di Kantor KONI DKI Jakarta, Kamis (30/6).

Hidayat menjelaskan, setiap atlet harus tetap memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi dan dipilih secara objektif mewakili provinsi-nya pada PON 2028.

Menurut dia, persoalan organisasi merupakan urusan internal yang tidak boleh menghambat pembinaan dan kesempatan bertanding atlet.

"Terhadap pengurus cabang olahraga yang kemungkinan ada potensi dualisme atau sedang berdinamika, kami sudah sampaikan berkali-kali," ujar dia menekankan.

Hidayat menambahkan KONI DKI Jakarta tengah memusatkan perhatian pada peningkatan kesiapan atlet dan insan olahraga agar bersaing pada PON 2028.

KONI juga bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk mulai menyiapkan rencana merevitalisasi venue yang akan digunakan, sebagai bagian dari peran Jakarta sebagai kota penyangga pelaksanaan pertandingan.

KONI DKI juga telah menjalankan pemusatan latihan daerah (pelatda) sejak 2025. Namun, pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan anggaran, terutama untuk 17 cabang olahraga yang akan bertanding di Jakarta.

Hidayat menyatakan DKI Jakarta berencana mengikuti seluruh 71 cabang olahraga pada PON 2028 dengan jumlah nomor pertandingan 1.800 nomor. Ant