Biaya Tinggi, Tata Kelola Logistik Harus Dibenahi Menyeluruh

JAKARTA - Meskipun sudah berbagai upaya perbaikan regulasi ekspor-impor dilakukan, biaya logistik tetap belum kompetitif dibanding dengan negara-negara tetangga. Hal itu menjadi salah satu pemicu ekonomi biaya tinggi yang menurunkan daya saing Indonesia. 

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti pada Minggu (26/4) mengatakan biaya logistik Indonesia masih tinggi dan jadi pekerjaan rumah besar. Biaya logistik nasional saat ini 14,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka itu memang turun signifikan dibanding 2018 yang tercatat 23,8 persen. Namun jika memasukkan biaya logistik ekspor yang berkontribusi 8,98 persen terhadap PDB, maka total biaya logistik Indonesia masih di level 23 persen.

“Posisi ini jauh di atas rata-rata biaya logistik negara-negara di Asia Tenggara yang berkisar 8-10 persen dari PDB,” kata Esther.

Bahkan, peringkat Logistics Performance Index (LPI) Indonesia versi Bank Dunia tahun 2023 turun ke peringkat 61 dari 139 negara. Padahal pada 2018 Indonesia masih di peringkat 45.

Sejumlah penyebab biaya logistik mahal papar Esther adalah, pertama, kebergantungan pada pelabuhan besar. Kedua, lemahnya konektivitas antardaerah. Ketiga, rantai pasok belum efisien. Keempat, kerumitan ekspor-impor. Kelima, kurangnya tenaga kerja terampil. Terakhir, kendala regulasi juga ikut mendorong kenaikan biaya logistik.

Untuk menekan biaya logistik, Esther mengusulkan beberapa langkah. Pertama, memperkuat kualitas tenaga kerja logistik. Caranya dengan menyusun road map tenaga kerja logistik nasional, mengembangkan pendidikan formal logistik lewat pendirian jurusan logistik di universitas negeri, serta pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja logistik.

Kedua, mendorong pembangunan infrastruktur logistik. Ketiga, implementasi Logistic Industry Digital Plan (LIDP) melalui integrasi digitalisasi rantai pasok bisnis dan dokumen dari hulu ke hilir yang tergabung dalam portal perdagangan nasional.

Selain itu, penerapan teknologi digital seperti kecerdasan buatan (AI) juga dinilai bisa membantu menavigasi tantangan dan memanfaatkan peluang di sektor logistik.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) DIY, Sapto Daryano, menilai peringatan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait tingginya biaya logistik nasional hingga 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai sinyal serius yang sudah lama dirasakan pelaku industri di daerah.

Ia menyebut, angka tersebut bukan sekadar data makro, tetapi realitas yang setiap hari dihadapi industri furnitur, terutama yang berorientasi ekspor.

Menurut Sapto, pelaku industri di Yogyakarta harus menanggung biaya berlapis, mulai dari distribusi bahan baku, pengiriman antarwilayah, hingga ongkos ekspor ke luar negeri.

“Biaya logistik kita masih terlalu tinggi, dan ini langsung memukul daya saing. Produk kita bagus, tapi ketika harga jadi tidak kompetitif, buyer pasti berpikir ulang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi ini membuat industri furnitur Indonesia kerap kalah bersaing dengan negara lain seperti Vietnam yang memiliki sistem logistik lebih efisien. Bagi eksportir, kata dia, bukan hanya harga yang jadi persoalan, tetapi juga kepastian waktu pengiriman. Keterlambatan distribusi bisa berdampak pada kepercayaan buyer dan kontrak jangka panjang.