Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Jangan Cuma Mau Jadi Honorer, Intip Peluang Emas di Sektor Tradisional yang Luput dari Mata Siswa

📅 Kamis, 23 Apr 2026, 02:55 WIB | Oleh:
Jangan Cuma Mau Jadi Honorer, Intip Peluang Emas di Sektor Tradisional yang Luput dari Mata Siswa Doc: ANTARA/Ricky Prayoga
Ket. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menko PMK Pratikno, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memberikan keterangan di Gedung Pakuan Bandung, Rabu (22/4).

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersama Pemerintah Pusat menyepakati langkah strategis untuk merombak orientasi pendidikan vokasi guna mengatasi anomali angka pengangguran terbuka yang justru didominasi kelompok berpendidikan tinggi. 

Dalam pertemuan di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (22/4), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya mengubah mentalitas lulusan sekolah yang selama ini terjebak dalam antrean panjang sektor formal dan administratif. Revitalisasi ini diarahkan untuk mendorong lembaga pendidikan mulai melirik potensi ekonomi berbasis kearifan lokal yang memiliki pasar stabil namun minim tenaga ahli, seperti pengolahan hasil alam, industri kreatif tradisional, hingga sektor pariwisata dan kebudayaan yang berkelanjutan.

"Sekolah selalu membangun pikiran untuk kerja pada sektor formal. Akhirnya, mereka ngantri di pabrik, antri jadi ASN mulai menjadi tenaga honorer, P3K. Padahal, lapangan kerja di luar itu terbuka lebar," ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan Bandung, Rabu.

Dedi Mulyadi mendorong agar lembaga vokasi mulai berani melirik potensi ekonomi yang selama ini dianggap marginal namun memiliki pasar yang stabil, seperti industri anyaman, pangan tradisional, hingga tenaga ahli perkebunan kopi dan teh.

Strategi ini dinilai mampu menciptakan kemandirian bagi generasi muda agar tidak sekadar bergantung pada lowongan pekerjaan konvensional.

"Pasar kerja itu bisa terbangun dalam ruang inovasi, termasuk vokasi yang berkembang," ujar Dedi.

Di lokasi yang sama, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menegaskan bahwa koordinasi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dan pemberi kerja harus segera diintegrasikan.

Menurutnya, kualitas pendidikan harus bergerak dinamis mengikuti peluang kerja yang tidak lagi hanya bertumpu pada industri teknologi.

"Ini kan era bonus demografi. Jadi kami harus meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan peluang kerja. Tadi pak gubernur bilang, peluang kerja tidak hanya di teknologi, tapi juga di bidang kepariwisataan, kebudayaan, dan pemanfaatan kekuatan alam," tutur Pratikno.

Sinergi ini diharapkan dia, mampu mengubah wajah pendidikan vokasi di Jawa Barat dari sekadar pencetak pencari kerja menjadi inkubator tenaga kerja kreatif yang mampu mengonversi kekuatan alam dan budaya menjadi nilai ekonomi berkelanjutan.

Menanggapi arah baru vokasi di Jabar ini, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan infrastruktur pendukung berupa standar kompetensi yang jelas untuk profesi-profesi baru.

"Kami telah meluncurkan 483 skema okupasi untuk pariwisata. Politeknik Pariwisata NHI Bandung juga hadir di sini," jelas Widiyanti di tempat yang sama.

Widiyanti juga menekankan pentingnya standarisasi agar tenaga kerja lokal mampu bersaing di pasar global.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Pekerja Sektor Pariwisata di Maluku Mulai Disertifikasi

42 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Daerah
Pekerja Sektor Pariwisata d...
Daerah
Musim Kemarau Membuat Garut...
Daerah
Berdayakan Warga Kurang Mam...

Alwi Obati Kekecewaan atas Kekalahan Jojo

1 jam lalu | Aloysius Widiyatmaka

Olahraga
Alwi Obati Kekecewaan atas ...

OJK-Komdigi Bersinergi Putus Ekosistem Judi Online

1.5 jam yang lalu | Ilham Sudrajat

Nasional
OJK-Komdigi Bersinergi Putu...
Daerah
Gunung Semeru Kembali Erups...

Denza Luncurkan Supercar Listrik Denza Z

2 jam lalu | Ilham Sudrajat

Otomotif
Denza Luncurkan Supercar Li...
Menkeu Tegaskan Pemerintah Tak Naikan Tarif Pajak

Menkeu Tegaskan Pemerintah Tak Naikan Tarif Pajak

14 Jul 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.