Tokyo Longgarkan Aturan Ekspor Senjata

TOKYO - Pemerintah Jepang pada Selasa (21/4) menyatakan akan merevisi batasan ekspor peralatan pertahanan untuk memungkinkan penjualan senjata ke luar negeri sebagai upaya meningkatkan kerja sama keamanan dengan negara-negara mitra, kata juru bicara utama pemerintah.

Perubahan-perubahan tersebut, yang disetujui oleh kabinet dan Dewan Keamanan Nasional (NSC), menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan pertahanan bagi negara yang selama ini mengklaim dirinya sebagai negara pencinta damai berdasarkan konstitusi yang menolak perang sejak kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.

Langkah-langkah ini muncul ketika pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi, seorang tokoh garis keras dalam keamanan nasional, bertujuan untuk memperkuat industri pertahanan negara di tengah apa yang disebut pemerintah sebagai lingkungan keamanan paling buruk di Jepang sejak akhir Perang Dunia II.

Dalam unggahan media sosial setelah perubahan tersebut diumumkan, PM Takaichi menulis bahwa tidak ada negara yang sekarang dapat menjaga perdamaian dan keamanannya sendiri, sehingga diperlukan mitra yang saling mendukung di berbagai bidang termasuk peralatan pertahanan.

Revisi terhadap tiga prinsip tentang transfer peralatan dan teknologi pertahanan serta pedoman pelaksanaannya, akan menghapus aturan yang membatasi ekspor hanya pada lima kategori non-tempur antara lain penyelamatan, transportasi, peringatan, pengawasan, dan penyapuan ranjau.

Meskipun revisi tersebut pada prinsipnya melarang ekspor senjata ke negara-negara yang sedang dilanda konflik, revisi tersebut memperbolehkan pengecualian dalam keadaan khusus yang mempertimbangkan kebutuhan keamanan Jepang dan operasi militer AS di kawasan Indo-Pasifik.

“Jepang akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasarnya sebagai negara pencinta damai yang dibangun selama lebih dari 80 tahun sejak berakhirnya perang," ucap Kepala Sekretaris Kabinet, Minoru Kihara, pada konferensi pers.

Kihara juga mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memperkuat fungsi koordinasi pusatnya untuk ekspor dalam diskusi untuk merevisi tiga dokumen keamanan nasional utama negara itu pada akhir tahun ini.

Dipercepat

Peninjauan dokumen-dokumen yang menjabarkan strategi keamanan nasional dasar Jepang untuk dekade mendatang telah dipercepat di bawah kepemimpinan PM Takaichi. Strategi ini diharapkan mencakup peningkatan pengeluaran pertahanan dan pembaruan kemampuan di tengah ancaman yang semakin canggih.

Dalam perubahan yang disetujui pada Selasa, peralatan pertahanan akan dibagi menjadi kategori "senjata" dan "non-senjata" berdasarkan apakah peralatan tersebut memiliki kemampuan mematikan atau merusak.

Ekspor barang non-senjata seperti sistem radar peringatan dan kontrol tidak menghadapi pembatasan, sementara ekspor senjata termasuk kapal perusak dan misil dibatasi hanya untuk negara-negara yang telah menandatangani perjanjian dengan Jepang tentang perlindungan informasi rahasia terkait peralatan dan teknologi pertahanan.

Saat ini Jepang memiliki perjanjian dengan 17 negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris.

Perubahan tersebut, yang menyatakan bahwa parlemen hanya akan diberitahu tentang ekspor senjata setelah mendapat persetujuan pemerintah, kemungkinan akan menuai kritik dari partai-partai oposisi. Mereka berpendapat bahwa parlemen harus memberikan persetujuan terlebih dahulu untuk menghindari keterlibatan Jepang dalam memperburuk konflik atau memicu perlombaan senjata.