Superholding Danantara Jadi Sorotan, Debat Publik Ungkap Peluang dan Ancaman Ekonomi

Doc: Antara

Ket. Debat publik bertajuk "Pro Kontra Model Pengelolaan BUMN pada Era Ekonomi Baru" yang digelar di Makassar, Rabu (15/4).

Makassar - Nagara Institute sebagai lembaga independen yang berfokus pada riset kebijakan publik memilih Kota Makassar sebagai kota pertama pelaksanaan debat publik terkait keberadaan Danantara sebagai inovasi terbaru dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Isu utama yang dibedah adalah status Danantara sebagai superholding yang mengelola aset fantastis senilai 900 miliar dolar AS atau setara Rp14.700 triliun.

Direktur Nagara Institute Akbar Faizal di Makassar, Rabu (15/4), meminta publik memberi perhatian pada isu ini agar para pemegang kas negara tidak main-main dalam menjalankan tugasnya.

“Kita sedang menyaksikan pergeseran besar dalam sejarah ekonomi kita. Kami hadir untuk memastikan bahwa narasi mengenai Danantara tidak hanya datang dari satu sisi, tapi juga dari kacamata kritis akademisi dan ahli yang peduli pada masa depan kekayaan bangsa,” ungkapnya.

Danantara digambarkan pemerintah sebagai mesin baru untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen. Tetapi di satu sisi Danantara dapat menjadi pintu kehancuran ekonomi apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konseptual atau dikelola secara koruptif.
Problematika ini dikupas tuntas dalam debat publik bertajuk "Pro Kontra Model Pengelolaan BUMN pada Era Ekonomi Baru" yang digelar di Makassar pada Rabu itu.

Debat ini menghadirkan para pakar lintas disiplin, di antaranya ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky, pengamat kebijakan Wijayanto Samirin, dan pakar hukum Prof Aminuddin Ilmar.

Kata Akbar Faisal, di tengah budaya korupsi dan penyalahgunaan wewenang, banyak pihak khawatir Danantara akan menjadi pintu mega korupsi yang akan menciptakan kerentanan baru terhadap fondasi ekonomi negara.

Apalagi terdapat temuan baru, telah terjadi tren penurunan laba BUMN dari Rp327
triliun pada 2023 menjadi Rp304 triliun pada 2024. Hal ini terjadi setelah pemerintah membentuk Danantara.

"Acara ini diharapkan melahirkan poin-poin rekomendasi kepada pemerintah dan
Danantara untuk perbaikan pengelolaan BUMN di masa depan," ujarnya.