Hunian Hijau : Apakah Kebutuhan Atau Sekadar Penuhi Gengsi

INDONESIA sudah menyatakan komitmen menurunkan emisi melalui target nasional hingga 2030. Di atas kertas, berbagai aturan tentang bangunan hijau telah disusun: mulai dari undang-undang bangunan gedung, peraturan pemerintah, hingga aturan teknis yang mengatur efisiensi energi, penghematan air, dan penggunaan material ramah lingkungan. Namun, sebagian besar aturan wajib ini baru benar-benar menyasar bangunan besar seperti kantor dan pusat perbelanjaan. Jutaan rumah tapak dan hunian kecil masih berada di wilayah “sukarela” bergantung pada inisiatif pengembang dan kesadaran pembelinya.

Di sisi lain, minat terhadap hunian hijau mulai tumbuh. Survei di kota-kota besar menunjukkan banyak calon pembeli, terutama generasi muda, bersedia membayar lebih untuk rumah yang lebih hemat energi, lebih sejuk, dan lebih sehat.

Mereka tertarik pada konsep rumah yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga baik untuk kesehatan dan lingkungan. Namun, keputusan membeli tidak pernah sesederhana slogan “ramah lingkungan”. Di baliknya, ada perhitungan biaya, keraguan terhadap klaim pengembang, dan berbagai pengaruh dari keluarga maupun lingkungan sosial.

Di sinilah konsep hunian hijau perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dekat dengan keseharian. Hunian hijau bukan sekadar rumah dengan label “green” atau sertifikat tertentu, melainkan rumah yang dirancang untuk mengurangi pemakaian listrik dan air, menjaga kualitas udara di dalam ruangan, dan tetap nyaman ditinggali tanpa bergantung penuh pada AC dan lampu sepanjang hari. Untuk keluarga, ini berarti rumah yang tagihan listriknya lebih terkendali, tidak terlalu panas di siang hari, dan lebih aman untuk anak dan lansia yang rentan terhadap polusi udara.

Minat Rumah Hijau Bagi Anak Muda

Direktur PT Pulo Mas Jaya, Ardra Teja Bhaswara dalam artikelnya menyatakan penelitian yang mengambil sampel 360 calon pembeli rumah di kawasan-kawasan urban utama Indonesia menunjukkan, mayoritas dari mereka adalah anak muda berpendidikan tinggi, banyak di antaranya calon pembeli rumah pertama.

“Mereka ditanya soal sejauh mana mereka mengenal kebijakan pemerintah terkait hunian hijau, bagaimana mereka melihat manfaat rumah hijau, seberapa peduli mereka terhadap isu lingkungan, apa pandangan mereka tentang insentif pemerintah, dan seberapa besar pengaruh keluarga, teman, serta komunitas dalam keputusan membeli rumah,” jelas Ardra.

Hasilnya cukup jelas: semakin positif penilaian mereka terhadap kebijakan hunian hijau, semakin tinggi pula minat dan keterlibatan mereka terhadap rumah hijau. “Kebijakan di sini bukan hanya sekadar aturan teknis, tapi juga mencakup sosialisasi, program, dan sinyal bahwa negara serius mendorong hunian yang lebih berkelanjutan,” katanya.

Namun, temuan penting lain menunjukkan bahwa kebijakan baru benar-benar kuat pengaruhnya bila diikuti oleh sesuatu yang lebih “personal”, rasa bahwa rumah hijau itu memang bernilai bagi diri dan keluarga.

Wakil Ketua DPD REI DKI Jakarta itu mengatakan konsep yang disebut sebagai Green Perceived Value menjelaskan hal tersebut. Bagi calon pembeli, rumah hijau akan menarik jika mereka merasakan beberapa hal sekaligus: biaya jangka panjang lebih hemat, rumah lebih sehat dan nyaman, serta ada kebanggaan tersendiri karena bisa berkontribusi pada lingkungan.

“Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hampir separuh pengaruh kebijakan terhadap minat beli ternyata berjalan melalui jalur persepsi nilai ini. Dengan kata lain, regulasi yang baik namun tidak mampu menjawab pertanyaan sederhana “buat saya apa?” berisiko kehilangan daya dorong,” paparnya.

Bagaimana dengan kesadaran lingkungan? Menariknya, orang yang peduli lingkungan memang cenderung lebih tertarik pada hunian hijau, tetapi itu tidak otomatis membuat kebijakan pemerintah menjadi jauh lebih efektif. Kesadaran lingkungan dan kebijakan sering kali bekerja sebagai dua dorongan yang berdiri sendiri: keduanya membantu, namun tidak selalu saling menguatkan secara dramatis. Banyak orang yang secara prinsip “pro-lingkungan”, tetapi tetap menunda membeli rumah hijau karena menganggap konsepnya rumit, harganya mahal, atau belum yakin pada keunggulannya.

Kualitas Hidup

Hal serupa terjadi pada insentif. Potongan pajak, subsidi, atau skema kredit khusus tentu menarik, tetapi tidak semua orang menempatkan insentif di urutan teratas. Bagi sebagian anak muda kota, alasan kualitas hidup, kesehatan, dan nilai jangka panjang justru lebih penting dibanding potongan biaya jangka pendek.

Sebaliknya, bagi kelompok yang sangat rasional soal uang, insentif jelas membantu mengurangi kekhawatiran akan biaya awal yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif tidak bisa disusun satu pola untuk semua.

Dipengaruhi Lingkungan Sosial

Dimensi lain yang tak kalah besar pengaruhnya adalah faktor sosial. Di Indonesia, keputusan membeli rumah jarang murni urusan individu. Nasihat orang tua, pengalaman teman, cerita tetangga, hingga pandangan tokoh masyarakat punya bobot tersendiri. Di lingkungan yang belum banyak membicarakan rumah hijau, kebijakan pemerintah dan sosialisasi formal menjadi sumber informasi utama.

Sebaliknya, di komunitas yang sudah punya norma kuat terkait gaya hidup hijau, suara tokoh lokal dan contoh nyata di lingkungan sekitar sering kali lebih menentukan daripada teks regulasi.

Wawancara dengan beberapa sosok dalam penelitian ini juga menggambarkan kenyataan di lapangan. Seorang profesional muda di Jakarta mengaku menjadikan kebijakan dan sertifikasi sebagai panduan; ia siap memenuhi syarat teknis selama prosedurnya jelas dan manfaatnya terasa.

Sementara itu, seorang eksekutif berpenghasilan tinggi menyatakan, ia terbuka pada konsep hunian hijau, tetapi hanya jika manfaat ekonominya jelas dan biaya tambahan seperti sertifikasi tidak terasa “mubazir”. Sementara seorang pemilik rumah di kawasan rural lebih menekankan kesehatan keluarga sebagai alasan utama memilih rumah dengan fitur hijau, terlepas dari ada tidaknya insentif maupun sertifikat.

Manfaat Bagi Masyarakat

Apa makna semua ini bagi masyarakat umum? Pertama, rumah hijau bukan hanya wacana kebijakan, tetapi menyangkut langsung mutu hidup: berapa besar tagihan listrik tiap bulan, seberapa sejuk rumah tanpa harus bergantung terus pada AC, dan seberapa aman udara di dalam rumah bagi anak-anak.

Kedua, sebagai calon pembeli, penting untuk mulai memasukkan aspek efisiensi dan kesehatan sebagai pertimbangan utama, bukan hanya lokasi dan tampilan.

Bagi pemerintah dan pelaku industri, pelajaran utamanya adalah perlunya strategi berlapis. Regulasi tetap penting sebagai dasar, tetapi harus diikuti cara komunikasi yang membuat manfaat rumah hijau mudah dipahami dan dirasakan. Insentif perlu disesuaikan dengan segmen sasaran dan didukung prosedur yang sederhana. Tokoh masyarakat, komunitas, dan media dapat menjadi jembatan antara bahasa kebijakan dan keputusan nyata di lapangan.

Jika regulasi, persepsi nilai, insentif, dan pengaruh sosial ini bisa dijahit menjadi satu, hunian hijau bukan lagi sekadar jargon dalam dokumen resmi. “Ia bisa menjelma menjadi rumah-rumah nyata yang lebih hemat, lebih sehat, dan lebih bersahabat dengan bumi dari komplek perumahan baru hingga kampung-kampung yang sedang berbenah di seluruh pelosok Indonesia,” tutup Ardra.