Pemangkasan Anggaran Harus Selektif, Infrastruktur Daerah Jangan Terganggu

JAKARTA – Kebijakan efisiensi anggaran di sektor infrastruktur perlu dijalankan secara selektif agar tidak mengorbankan program prioritas seperti perbaikan jalan daerah. Dalam konteks pembangunan, infrastruktur jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan penopang utama konektivitas ekonomi, distribusi barang, dan akses layanan dasar masyarakat.

Pemangkasan anggaran yang tidak terarah berisiko menciptakan bottleneck baru dalam aktivitas ekonomi daerah, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada kelancaran transportasi darat. Karena itu, efisiensi seharusnya difokuskan pada pengurangan belanja yang kurang produktif, bukan pada sektor yang memiliki dampak langsung terhadap mobilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan ini menegaskan bahwa kualitas kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari besaran penghematan, tetapi juga dari ketepatan alokasi. Tanpa prioritas yang jelas, efisiensi anggaran justru dapat melemahkan efektivitas pembangunan dan memperlebar kesenjangan antarwilayah.

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady menyatakan kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan adanya pemotongan cukup besar di Kementerian Pekerjaan Umum harus disikapi secara hati-hati, mengingat dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah.

“Saya memahami kondisi fiskal dan kebijakan efisiensi, tetapi jangan sampai program-program penting di daerah justru terhambat, terutama yang berkaitan dengan jalan,” ujar Hamka dalam agenda Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo terkait evaluasi infrastruktur pasca Lebaran 2026 di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4).

Karenanya, dia menegaskan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat, karena berkaitan langsung dengan mobilitas, distribusi barang, hingga aktivitas ekonomi sehari-hari. “Kalau tidak ada dukungan anggaran seperti IJD (Inpres Jalan Daerah) dan DAK (Dana Alokasi Khusus), daerah tidak bisa jalan. Ini yang harus kita pikirkan bersama,” tegas Legislator Fraksi Golkar itu.

Hamka menjelaskan banyak pemerintah daerah memiliki keterbatasan kemampuan fiskal sehingga sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar. Tanpa dukungan tersebut, ucapnya, program perbaikan jalan akan sulit direalisasikan.

Indikator Utama

Dirinya juga menyoroti bahwa kondisi jalan kerap menjadi indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah di mata masyarakat. Karena itu, dia ingin keberlanjutan program perbaikan jalan harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan anggaran.

“Bagi masyarakat, yang penting jalan rusak diperbaiki. Itu ukuran paling nyata,” ujarnya.

Lebih lanjut, meskipun kondisi fiskal sedang mengalami tekanan, ia menilai masih terdapat ruang untuk mengatur ulang prioritas anggaran agar program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan. Dia mengapresiasi langkah Kementerian Pekerjaan Umum yang dinilai tetap berupaya menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan anggaran.