Platform Investasi Baru Disiapkan, Danantara Serius Garap Energi dari Sampah

BANYUMAS – Investasi energi berbasis sampah (waste-to-energy) semakin relevan sebagai solusi atas dua tekanan sekaligus: krisis pengelolaan limbah dan kebutuhan energi yang terus meningkat.

Dengan mengonversi sampah menjadi listrik atau bahan bakar alternatif, proyek ini menawarkan nilai tambah ekonomi dari sesuatu yang sebelumnya dianggap beban lingkungan.

Namun, dari sisi investasi, proyek waste-to-energy memiliki karakteristik padat modal dengan periode pengembalian yang relatif panjang.

Kepastian regulasi, skema tarif listrik yang menarik, serta jaminan pasokan sampah menjadi faktor kunci yang menentukan kelayakan proyek. Tanpa dukungan kebijakan yang konsisten, minat investor cenderung terbatas karena tingginya risiko operasional dan finansial.

Di sisi lain, jika dirancang dengan baik, investasi ini dapat menciptakan ekosistem baru yang melibatkan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu.

Dengan demikian, waste-to-energy tidak hanya menjadi proyek energi, tetapi juga instrumen transformasi menuju ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan platform investasi untuk pengembangan energi berbasis sampah (waste-to-energy/ WtE) guna mendukung ketahanan energi nasional sekaligus mengatasi persoalan pengelolaan sampah di Indonesia.

Saat menjadi pembicara kunci dalam ISEI Industry Matching dan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) bertajuk "Proyek Waste-to-Energy terhadap Ketahanan Energi Nasional" di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (7/4), Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan pengembangan WtE menjadi salah satu prioritas karena Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah yang belum optimal dari hulu hingga hilir.

"Persoalan sampah di Indonesia tidak sederhana. Salah satu masalah utamanya adalah belum adanya pemilahan sejak dari rumah tangga, sehingga di hilir membutuhkan teknologi yang lebih kompleks," katanya dalam kegiatan yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto serta Bank Indonesia itu.

Ia mengatakan masyarakat di negara maju telah terbiasa memilah sampah sejak dari sumber, sehingga proses pengolahan menjadi lebih efisien dan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

Sebaliknya di Indonesia, sampah yang tercampur menyebabkan kualitas bahan baku energi menjadi rendah. Bahkan, sebagian material dengan nilai kalor tinggi telah diambil lebih dulu di tingkat pengumpul, sehingga menyisakan sampah dengan daya bakar rendah di tempat pemrosesan akhir (TPA).

"Kondisi ini membuat efisiensi pengolahan menjadi rendah dan biaya menjadi lebih tinggi karena perlu proses tambahan seperti pengeringan," katanya.

Selain aspek teknis, ia juga menyoroti faktor sosial dalam rantai pengelolaan sampah yang cukup kompleks karena melibatkan banyak pihak, mulai dari pemulung hingga pengelola TPA.

Oleh karena itu, edukasi masyarakat untuk memilah sampah sejak awal menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas program WtE.