Kepri Tempel Ketat Jakarta, Bima Arya Bongkar Rahasia Provinsi Kepulauan Riau Masuk Jajaran Elit Nasiona

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi stabilitas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan mendorong agar capaian tersebut dijaga secara konsisten sehingga berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Nah, sekali lagi kami apresiasi tadi Kepulauan Riau pertumbuhan ekonomi baik, angka-angka ekonominya baik dan harus terus bertahan untuk bisa menyumbang dari pertumbuhan ekonomi nasional," kata Bima dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2027 secara daring dari Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, prestasi tersebut juga menjadi salah satu kunci bagi Indonesia agar terhindar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).

Bima menjelaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklasifikasikan kapasitas fiskal daerah menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.

Dalam konteks tersebut, dia merinci Provinsi Kepri masuk dalam kategori daerah dengan kapasitas fiskal kuat melalui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 54,52 persen.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan dana transfer pusat ke daerah yang berada pada angka 45,44 persen.

Selain itu, sejumlah indikator makro juga menunjukkan kinerja yang baik, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 80,53.

Capaian tersebut menjadikan Kepri sebagai salah satu daerah dengan IPM tertinggi secara nasional setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.

Meski demikian, Bima menilai optimalisasi belanja daerah masih perlu ditingkatkan. Ia mengungkapkan struktur anggaran dalam RKPD masih didominasi oleh belanja penunjang, di antaranya gaji pegawai dan operasional, yang mencapai 40,20 persen di tingkat provinsi dan 49,50 persen di tingkat kabupaten/kota.

Oleh karena itu, menurut dia, alokasi anggaran untuk program yang berdampak langsung terhadap masyarakat perlu diperbesar.

"Namun, memang PR-nya adalah realisasi untuk belanjanya. Belanjanya ini masih cukup rendah, Pak Gubernur, ya. PR-nya adalah bagaimana alokasi pendapatan juga diimbangi oleh belanjanya yang maksimal," ujar Bima.

Lebih lanjut, dia juga mendorong pemerintah daerah agar bersinergi dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bima meminta agar kepala daerah terlibat aktif dalam memastikan kelancaran ekosistem dan rantai pasok program tersebut dari hulu hingga ke hilir, sehingga pelaksanaannya berjalan optimal.

Dia pun menekankan agar pelaksanaan Musrenbang tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi wadah kolaboratif dengan pendekatan pentaheliks.