Menteri PKP: Pembangunan Rusun Kolaborasi Negara dan Swasta Jadi Solusi Penyediaan Hunian Layak

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, pembangunan rumah susun (rusun) berbasis kolaborasi antara negara dan swasta menjadi solusi strategis dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Dia menegaskan bahwa model kolaborasi seperti yang diterapkan di Rusun Cinta Kasih Tzu Chi di Cengkareng Jakarta dapat menjadi solusi strategis dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan.

“Ini contoh nyata bagaimana negara dan swasta bisa bekerja bersama. Tanah negara dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, sementara pengelolaannya dilakukan secara profesional agar kualitas hunian tetap terjaga dan berkelanjutan,” ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/4).

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap rusun tersebut yang dinilai sebagai percontohan ideal dalam pembangunan rumah susun berbasis ekosistem yang lengkap.

“Saya mengapresiasi rusun ini sebagai percontohan yang ideal. Di sini tidak hanya ada hunian, tetapi juga ekosistem yang lengkap mulai dari fasilitas pendidikan dari TK hingga SMA/SMK, rumah sakit, taman bermain, hingga pujasera UMKM warga. Ini yang kita butuhkan, hunian yang terintegrasi dengan kehidupan dan ekonomi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan penyediaan perumahan nasional melalui kolaborasi lintas sektor.

“Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah dengan mendorong model hunian seperti ini untuk direplikasi di berbagai daerah. Tahap awal, kami akan fokus pada lima wilayah utama yaitu Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kami akan melakukan pemetaan (mapping) dan menyusun daftar lokasi potensial untuk selanjutnya kami serahkan kepada Kementerian PKP,” ujar Dony.

Pemerintah berupaya dalam mendorong model pembangunan hunian vertikal yang memanfaatkan aset negara, namun dikelola secara profesional oleh pihak swasta untuk meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan pengelolaan.