Ahmad Muzani Berikan Tanggapan terkait Desakan RI Keluar dari BoP

JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani membeberkan sikap Presiden Prabowo Subianto terkait posisi Indonesia di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza di tengah memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah menyusul perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Muzani menjelaskan, keberadaan BoP pada dasarnya merupakan bagian dari upaya internasional untuk mempercepat kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong pembangunan, rekonstruksi, dan rehabilitasi wilayah tersebut.

“Namun, kemudian ada persoalan Iran ini saya kira itu yang juga beliau [Presiden Prabowo] menyampaikan pandangan itu lebih jelas lagi,” kata Muzani di Jakarta.

Ia menuturkan, pandangan Presiden Prabowo tersebut disampaikan dalam agenda pertemuan bersama para mantan Presiden dan Wakil Presiden di Istana Negara pada beberapa waktu lalu.

Menurut Muzani, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia di BoP seiring perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah.

Ia menegaskan, masuk maupun keluar dari keanggotaan BoP merupakan hal yang terbuka bagi Indonesia.

“Kita bisa saja kapan saja bisa keluar, tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa seluruh pembahasan mengenai BoP untuk sementara ditunda.

Menurut Sugiono, perhatian negara-negara anggota kini beralih sepenuhnya pada eskalasi konflik di Timur Tengah akibat perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.

“Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran. Kalau misalnya BoP kita juga tetap sama teman-teman kita konsultasi dengan rekan-rekan kita di Teluk karena mereka mengalami juga diserang dan mereka juga anggota BoP,” kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sebelumnya, desakan agar Indonesia keluar dari BoP muncul dari sejumlah pihak, salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MUI menilai keterlibatan Amerika Serikat sebagai pencetus Dewan Perdamaian Palestina justru bertolak belakang dengan situasi di lapangan karena negara tersebut dinilai turut memicu konflik di kawasan Timur Tengah.

Dalam tausiyah resmi yang diterbitkan pada Minggu (1/3), MUI menyebut BoP diragukan efektivitasnya sebagai wadah perdamaian dan dinilai tidak sejalan dengan tujuan kemerdekaan Palestina.

“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” demikian kutipan dalam surat Nomor Kep-28/DP-MUI/III/2026.

Surat tersebut ditandatangani Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.