Filipina Nego AS untuk Dapatkan Minyak dari Negara Terkena Sanksi

MANILA - Filipina saat ini sedang bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) untuk mendapatkan keringanan dan pengecualian agar dapat memperoleh minyak dari negara-negara yang dikenai sanksi AS guna memastikan pasokan. Hal itu diutarakan oleh Duta Besar Filipina untuk AS pada Rabu (25/3).

Filipina yang sangat bergantung pada impor bahan bakar, pada Selasa (24/3) lalu mengumumkan keadaan darurat energi nasional untuk mengatasi dampak dari perang di Timur Tengah, termasuk pengadaan minyak.

"Kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan keringanan atau pengecualian untuk membeli minyak dari negara-negara yang dikenai sanksi AS," kata Dubes Jose Manuel Romualdez dalam percakapan telepon.

Ketika ditanya apakah minyak Venezuela dan Iran termasuk dalam pembahasan, Romualdez mengatakan bahwa semua opsi sedang dipertimbangkan.

Ketika ditanya mengenai tanggapan dari Kementerian Luar Negeri, duta besar tersebut menjawab: "Sedang dalam proses."

Per tanggal 20 Maret lalu, pemerintah mengatakan Filipina memiliki pasokan bahan bakar sekitar 45 hari, dan sedang membeli 1 juta barel minyak lagi untuk membangun stok penyangga.

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu bahwa pasokan bahan bakar negara itu tidak akan habis setelah 45 hari, karena pemerintahnya telah mencari sumber lain.

"Kami sedang menjajaki sumber-sumber lain yang tidak terpengaruh oleh perang," kata Presiden Marcos Jr. "Situasi mulai membaik dan kita  yakin bahwa setelah 45 hari akan ada aliran minyak," imbuh dia.

Filipina mengimpor hampir seluruh minyak mentahnya dari Timur Tengah, dengan Arab Saudi sebagai pemasok terbesarnya, sehingga rentan terhadap guncangan harga minyak dan gangguan pasokan.

Presiden Marcos Jr mengatakan deklarasi keadaan darurat itu adalah alat pencegahan yang memungkinkan pemerintah untuk bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya.

Deklarasi tersebut, yang akan berlaku selama satu tahun, memberi wewenang kepada pemerintah untuk membeli bahan bakar dan produk minyak bumi serta membayar sebagian dari jumlah kontrak di muka untuk memastikan pasokan yang tepat waktu dan mencukupi, di antara wewenang khusus lainnya.

"Kita tidak perlu panik," ucap Presiden Marcos Jr sambil meyakinkan publik bahwa pemerintahnya sedang melakukan segala yang bisa dilakukan untuk meringankan situasi.

Rencana Mogok Kerja

Para pekerja transportasi, penumpang, dan kelompok konsumen di Filipina berencana melakukan mogok kerja selama dua hari mulai Kamis (26/3) untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar dan apa yang mereka sebut sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Marcos Jr untuk bertindak.