Baru 52 Persen! Menteri PKP Kebut Realisasi KPR Subsidi Hingga Akhir Tahun

JAKARTA - Realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih jauh dari target. Hingga 19 Oktober 2026, baru tercapai 184.342 unit atau 52,67 persen dari target 350.000 unit tahun ini.

Data BP Tapera tersebut diungkap dalam rapat evaluasi yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Menteri Ara di Jakarta, Senin (19/10). Dengan sisa waktu sekitar dua bulan menjelang akhir tahun anggaran, Kementerian PKP ngebut percepatan.

"Kita memiliki waktu kurang lebih dua bulan lagi untuk mengamankan dan mempercepat target capaian perumahan subsidi dan KUR Perumahan tahun ini. Untuk KUR Perumahan ada BRI dan FLPP ada BTN," ujar Menteri Ara.

Rinciannya, dari 184.342 unit yang sudah terealisasi, sebanyak 184.318 unit adalah KPR rumah tapak dan hanya 24 unit KPR rumah susun.

BP Tapera mencatat masih ada potensi permintaan 39.830 unit yang masih dalam proses pembangunan hingga akad, ditambah ketersediaan rumah subsidi sebanyak 28.208 unit. Jika semua potensi itu terealisasi, total penyaluran diproyeksikan baru mencapai 224.172 unit atau sekitar 64 persen dari target tahunan.

Meski begitu, ada sinyal positif di bulan Oktober. Hingga 19 Oktober 2026, realisasi bulanan sudah mencapai 19.334 unit, melampaui realisasi sepanjang Oktober 2025 yang hanya 14.746 unit.

Selain FLPP, Menteri Ara juga mengebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Berdasarkan data per 18 Oktober 2026, total penyaluran pembiayaan perumahan dari sisi demand dan supply sudah mencapai Rp27,74 triliun kepada 115.897 debitur atau 68,21 persen dari target pagu Rp40,67 triliun.

Dari sisi permintaan, penyaluran mencapai Rp18,28 triliun kepada 112.014 debitur (80,15 persen). Rinciannya untuk renovasi rumah Rp13,55 triliun kepada 91.824 debitur, pembelian rumah Rp2,82 triliun kepada 10.574 debitur, dan pembangunan rumah untuk usaha Rp1,19 triliun kepada 9.616 debitur.

Sementara dari sisi penyediaan, realisasinya baru Rp9,46 triliun kepada 3.883 debitur atau 52,97 persen. Meliputi pengembang perumahan Rp5,47 triliun, pedagang bahan bangunan Rp2,94 triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp1,06 triliun.

Menteri Ara meminta Himbara, BPD, dan bank swasta tidak lepas tangan. "KUR Perumahan adalah instrumen vital menuju target besar Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo. Perbankan swasta dan BPD harus ambil peran lebih besar, tidak hanya bertumpu pada Himbara," tegasnya.

Ia menekankan pentingnya akses bagi pekerja informal seperti pedagang, pengemudi ojek online, dan UMKM agar punya kesempatan sama memiliki rumah.

Dari perbankan, BRI mencatat tambahan plafon Rp8 triliun sehingga total plafon 2026 mencapai Rp16 triliun. BTN telah menyalurkan Rp6,03 triliun kepada 9.123 debitur (60,26 persen). BPD Jateng menjadi yang paling progresif dengan realisasi Rp1,39 triliun atau 92,48 persen dari target.

Untuk mengejar sisa target, Kementerian PKP menyiapkan tiga agenda strategis dengan mengundang Presiden Prabowo Subianto. Yakni peluncuran gentengisasi 2,4 juta genteng pada 8 November 2026, akad massal 71.000 rumah subsidi di Malang pada 17 Desember 2026, dan akad massal 30.000 rumah subsidi di Bekasi pada 31 Desember 2026.