Program 3 Juta Rumah: Presiden Prabowo Desak Kementerian PKP Segera Tuntaskan Kendala

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong percepatan program pembangunan tiga juta rumah untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Presiden Prabowo Subianto disebut meminta agar program tersebut dijalankan lebih cepat dari kondisi saat ini.

Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo dalam kegiatan pencanangan pembangunan hunian. Acara tersebut digelar di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta.

Menurut Hashim, Presiden menaruh perhatian besar terhadap progres program pembangunan perumahan nasional. Ia menyebut Prabowo menginginkan percepatan agar manfaat program segera dirasakan masyarakat.

"Presiden ingin program pembangunan 3 juta rumah ini berjalan lebih cepat," kata Hashim Djojohadikusumo.

Hashim mengungkapkan dirinya sempat bertemu Presiden beberapa minggu lalu untuk membahas perkembangan program tersebut. Dalam pertemuan itu, dibahas berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.

Ia menyebut Presiden menilai pelaksanaan program tersebut masih terkesan lambat. Karena itu, diperlukan langkah konkret untuk mempercepat realisasi pembangunan hunian bagi masyarakat.

"Presiden bertanya kenapa program perumahan ini terkesan berjalan lambat," ujar Hashim.

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut adalah faktor birokrasi. Hashim menjelaskan bahwa kementerian yang menangani sektor perumahan masih tergolong baru sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

"Saya jelaskan bahwa ada kendala birokrasi karena Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan kementerian baru," kata Hashim.

Meski menghadapi berbagai tantangan, pemerintah tetap optimistis program tersebut dapat berjalan lebih cepat. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan hunian nasional.

Hashim menyebut partisipasi Badan Usaha Milik Negara menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan program. Salah satunya adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang turut ambil bagian dalam pengembangan hunian.

"Dengan dukungan dari PT Kereta Api Indonesia, program ini akan segera terwujud," ujar Hashim.

Sebagai bentuk dukungan konkret, PT KAI membangun 5.484 unit hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik. Proyek tersebut tersebar di beberapa kota besar di Indonesia.

Pembangunan dilakukan di kawasan sekitar Stasiun Manggarai Jakarta, Stasiun Kiaracondong Bandung, Stasiun Semarang Poncol, dan Stasiun Surabaya Gubeng. Konsep yang digunakan adalah kawasan berbasis transportasi publik atau Transit Oriented Development.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh program pembangunan nasional tersebut. Pemanfaatan aset lahan perkeretaapian dinilai dapat memperluas akses hunian di kawasan perkotaan.

"PT Kereta Api Indonesia mendukung program pembangunan nasional melalui pemanfaatan aset perkeretaapian untuk menghadirkan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik," kata Bobby Rasyidin.

Pembangunan hunian ini dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Kolaborasi tersebut melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Badan Pengelola Investasi Danantara.

Hunian yang dibangun nantinya terdiri dari tipe 45 dan tipe 52 yang ditujukan bagi masyarakat perkotaan. Proyek ini ditargetkan mulai berjalan dalam waktu dekat dengan penyerahan unit kepada penghuni pada awal 2027.

Selain itu, PT KAI juga memiliki potensi pengembangan lahan yang cukup besar di seluruh Indonesia. Tercatat terdapat sekitar 320 juta meter persegi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan berbasis transportasi.

Dengan potensi tersebut, pemerintah berharap program pembangunan tiga juta rumah dapat berjalan lebih optimal. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi backlog perumahan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.