Pelebaran Defisit di Atas 3 Persen Dinilai Berisiko bagi Stabilitas Fiskal

Di tengah ketidakpastian global saat ini, menjaga kredibilitas fiskal tetap penting agar persepsi risiko terhadap Indonesia tidak meningkat.

JAKARTA – Pemerintah harus tetap menjaga disiplin fiskal agar stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan geopolitik global. Batas defisit anggaran yang tidak melampaui 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi rambu penting untuk mempertahankan kredibilitas kebijakan fiskal.

Konsistensi terhadap batas tersebut juga berperan sebagai jangkar kepercayaan investor, karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara hati-hati di tengah ketidakpastian global.

Peneliti ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendi Manilet menilai defisit anggaran berpotensi melebar hingga sekitar 3,1 persen terhadap PDB jika tekanan makroekonomi meningkat, terutama dengan asumsi harga minyak 85 dollar AS per barel dan nilai tukar rupiah di kisaran 16.800 rupiah per dollar AS. Kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah dapat menambah beban subsidi energi serta belanja negara.

Meski demikian, pemerintah tetap disarankan menjaga defisit di bawah 3 persen terhadap PDB guna mempertahankan disiplin fiskal dan kepercayaan pasar, melalui langkah refocusing anggaran, efisiensi belanja, serta kebijakan penerimaan yang terukur."Batas tersebut selama ini menjadi sinyal penting bagi pasar mengenai komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal," tegas Yuduf Rendi, Senin (16/3).

Di tengah ketidakpastian global saat ini terang dia, menjaga kredibilitas fiskal tetap penting agar persepsi risiko terhadap Indonesia tidak meningkat. "Jika pasar menilai disiplin fiskal melemah, biaya pendanaan atau cost of fund berpotensi naik, yang pada akhirnya bisa berdampak pada pembiayaan pemerintah maupun aktivitas investasi di sektor swasta," tandas dia.

Jaga Defisit

Karena itu, menurut Yusuf Rendi, pemerintah masih memiliki ruang kebijakan untuk menjaga defisit tetap terkendali tanpa harus melonggarkan batas tersebut. Salah satunya melalui langkah refocusing dan realokasi anggaran, terutama pada program-program dengan kebutuhan anggaran besar. Evaluasi terhadap prioritas dan tahapan implementasi beberapa program dapat menjadi opsi untuk menciptakan ruang fiskal.

Selain itu, efisiensi belanja pemerintah juga bisa diperkuat agar anggaran lebih tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi yang optimal. "Dari sisi penerimaan, pemerintah juga dapat mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan yang bersifat terukur untuk menjaga keseimbangan fiskal," ungkap dia.

Pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi melihat pelemahan rupiah bukan sekadar gejala pasar keuangan, melainkan sebagai indikator tekanan fiskal yang bisa berdampak langsung pada daya tahan APBN.

Dalam struktur APBN Indonesia, perubahan kurs sangat berpengaruh pada beberapa pos utama, terutama subsidi energi, pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri, serta belanja pemerintah yg memiliki komponen impor tinggi.

"Kondisi tersebut perlu diantisipasi secara serius karena berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap APBN, terutama pada periode meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang Idul Fitri,"ucap Badiul

Dia menekankan bahwa di pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga langsung menekan struktur fiskal pemerintah. Ketika nilai tukar melemah dr asumsi APBN sekitar 16.500 rupiah menjadi mendekati 17.000 rupiah per dolar AS, maka biaya impor energi, pembayaran utang luar negeri, serta belanja pemerintah yang berbasis impor otomatis meningkat.