Pemerintah Belum Berencana Revisi APBN 2026

Ketegangan di kawasan Timur Tengah berpotensi berlangsung cukup lama dan membawa implikasi terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meskipun perekonomian global diwarnai ketidakpastian akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat sehingga belum ada kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan terhadap APBN.

“Banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3).

Seperti dikutip dari Antara, Purbaya menjelaskan APBN 2026 sejak awal memang dirancang dalam posisi defisit guna memberikan ruang bagi pemerintah mendorong aktivitas ekonomi. Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat penyerapan belanja sejak awal tahun agar dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha dapat dirasakan lebih cepat.

Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi jika tekanan ekonomi global semakin meningkat dan berdampak pada fiskal nasional.

“Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, tentu kita akan mengatur APBN. Tapi saat ini kita memulai dari posisi fiskal yang kuat,” ujarnya.

Ia juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kondisi fiskal pemerintah karena pengelolaan APBN tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Hingga akhir Februari 2026, APBN tercatat mengalami defisit sebesar 135,7 triliun rupiah atau sekitar 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut masih berada dalam koridor desain APBN 2026 yang menargetkan defisit sebesar 698,15 triliun rupiah atau sekitar 2,68 persen terhadap PDB.

Sementara itu, pendapatan negara menunjukkan kinerja positif. Hingga Februari 2026, penerimaan negara mencapai 358 triliun rupiah atau sekitar 11,4 persen dari target APBN 3.153,6 triliun rupiah, tumbuh 12,8 persen secara tahunan.

Kinerja tersebut terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar 290 triliun rupiah atau 10,8 persen dari target. Penerimaan pajak tercatat 245,1 triliun rupiah atau 10,4 persen dari target, tumbuh 30,4 persen secara tahunan. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 44,9 triliun rupiah atau 13,4 persen dari target, meskipun masih terkontraksi 14,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Ini terutama dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas dan produksi industri. Tapi informasi terakhir, data kemarin sudah tumbuh lagi secara year-on-year untuk cukai, itu tumbuhnya sudah 7 persen, jadi kami ke depannya mengharapkan target penerimaan bea cukai tercapai, bahkan mungkin bisa melebihi target,” kata Purbaya.

Efisiensi Belanja

Di tengah ketidakpastian global, Prasasti Center for Policy Studies mengingatkan pemerintah untuk memperkuat disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara. Research Director Prasasti Gundy Cahyadi menilai konflik di Timur Tengah berpotensi menimbulkan tekanan baru terhadap ekonomi global, terutama melalui lonjakan harga energi.