Ketimbang Tambah Subsidi, Pemerintah Mending Tingkatkan Perlindungan Sosial

JAKARTA - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan bisa melebar hingga 200 triliun rupiah akibat konflik bersenjata antara Amerika Serikat (AS) bersama Israel melawan Iran. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap APBN bisa datang dari dua kanal utama, yaitu kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah.

“Keduanya memiliki konsekuensi langsung terhadap belanja negara, khususnya melalui subsidi energi dan beban pembiayaan,” katanya kepada Antara di Jakarta, Senin (2/3).

Dari sisi harga minyak, dampak konflik terhadap APBN cenderung negatif secara neto. Kenaikan harga minyak memang akan meningkatkan pendapatan negara, terutama dari sektor migas dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), namun kenaikan belanja negara jauh lebih besar karena pemerintah harus menanggung tambahan subsidi dan kompensasi energi.

Berdasarkan simulasi APBN 2026, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dollar AS per barel meningkatkan pendapatan negara sekitar 3,5 triliun rupiah, tetapi pada saat yang sama meningkatkan belanja negara sekitar 10,3 triliun rupiah. Hal itu berarti secara bersih, defisit dapat melebar sekitar 6,8 triliun rupiah untuk setiap kenaikan 1 dollar AS per barel.

“Dalam skenario moderat, ketika harga minyak naik sekitar 15 dolar AS per barel, defisit APBN berpotensi melebar lebih dari 100 triliun rupiah. Bahkan dalam skenario yang lebih berat, pelebaran defisit bisa melampaui 200 triliun rupiah,”paparnya.

Selain harga minyak, pelemahan rupiah juga memberikan tekanan tambahan terhadap APBN. Konflik geopolitik biasanya memicu penguatan dollar AS karena investor mencari aset yang lebih aman, sehingga rupiah cenderung melemah.

Pelemahan itu meningkatkan belanja negara, terutama untuk subsidi energi dan pembayaran kewajiban dalam valuta asing. Dia memperkirakan setiap pelemahan rupiah sebesar 100 rupiah per dollar AS dapat meningkatkan belanja negara sekitar 6,1 triliun rupiah, sementara tambahan pendapatan hanya sekitar 5,3 triliun rupiah.

“Akibatnya, defisit tetap melebar sekitar 800 miliar rupiah untuk setiap pelemahan 100 rupiah. Jika rupiah melemah hingga 1.500, maka tambahan tekanan terhadap defisit bisa mencapai sekitar 12 triliun rupiah,” tuturnya.

Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran di Timur Tengah berisiko memperlebar defisit APBN Indonesia.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman, saat dihubungi di Jakarta, Senin, menyatakan dampak ekonomi dari konflik ini akan masuk ke Indonesia melalui kombinasi tiga kanal utama, yaitu energi, keuangan, dan logistik.

Rizal menyoroti risiko gangguan pasokan di kawasan Teluk, terutama di jalur vital Selat Hormuz, dapat menaikkan premi risiko minyak dan LNG dunia yang berdampak langsung pada biaya impor energi Indonesia.

“Bagi Indonesia yang masih berstatus net-importir minyak dan LPG, kenaikan harga global ini akan cepat mendorong inflasi melalui kenaikan ongkos transportasi, listrik, dan logistik pangan,” papar Rizal.

Pelemahan rupiah akibat fase risk off global, ketika modal keluar dari pasar negara berkembang akan memperburuk tekanan. Kondisi itu membuat impor energi dalam rupiah semakin mahal.

Dari sisi fiskal, Pemerintah jelasnya menghadapi dilema antara menahan harga energi dengan konsekuensi subsidi membengkak, atau menyesuaikan harga domestik yang berisiko menekan daya beli masyarakat.

Menurut dia, kombinasi belanja negara yang naik, penerimaan melemah, dan biaya pembiayaan yang lebih mahal ini berpotensi memperlebar defisit APBN. “Sehingga respons yang diperlukan adalah menjaga stabilitas nilai tukar, realokasi belanja non-prioritas, dan memperkuat perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dibanding mempertahankan subsidi energi secara luas,” kata Rizal.