Jangan Otak-atik Gaji Guru

JAKARTA - Anggaran pendidikan Jakarta menyentuh angka 18,1 triliun atau hampir seperempat dari total APBD. Hal ini diperdebatkan dalam forum diskusi publik yang menghadirkan anggota DPRD Jakarta lintas fraksi. Perdebatan tersebut menyoroti efektivitas komposisi belanja yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan daya tampung sekolah negeri dan pemerataan akses pendidikan.

Elva Farhi Qolbina dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia menyatakan, persoalan pendidikan tidak terletak pada besarnya alokasi, melainkan distribusi anggaran. Dia menilai dominasi belanja pegawai membuat ruang fiskal pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi terbatas.

“Kalau mandatory spending sudah lebih dari 20 persen, itu aman. Tetapi sebagian besarnya sekitar 13 triliun hanya untuk gaji pegawai dan guru. Untuk sarana prasarana dan membangun sekolah baru, tidak cukup. Bahkan untuk beasiswa seperti KJMU pun belum memadai,” ujar Elva.

Dia menambahkan, kondisi tersebut berdampak langsung pada keterbatasan daya tampung sekolah negeri setiap tahun ajaran baru. Lulusan SD negeri yang dapat masuk SMP negeri disebut baru sekitar 70 persen. Sedangkan lulusan SMP negeri yang diterima di SMA atau SMK negeri hanya sekitar 40 persen.

“Ketersediaan gedung sekolah negeri memang sangat kurang. Kalau gaji tidak bisa diotak-atik karena itu hak guru. Maka, anggarannya harus ditambah agar cukup untuk membangun sekolah baru dan memperluas beasiswa,” ujar Elva. Di sisi lain, Uwais El Qoroni dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpandangan, anggaran 18,1 triliun masih dalam batas memadai sesuai dengan prioritas kebijakan sekarang. Pemerintah daerah, menurutnya, sedang memfokuskan program sekolah swasta gratis sebagai solusi atas keterbatasan kursi sekolah negeri.

“Anggaran terbaru 18,1 triliun untuk pendidikan memang ada efisiensi. Tetapi, kami fokus sekolah swasta gratis. Ini bukan kemauan daerah semata, melainkan juga karena ada potongan dari pemerintah pusat,” ujar Uwais. Program sekolah swasta gratis pada tahap awal mencakup 40 sekolah. Ini diprioritaskan di wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri mencukupi. Ke depan, jumlah sekolah yang masuk skema subsidi ditargetkan meningkat, termasuk mencakup sekolah luar biasa.

“Jangan sampai ada anak Jakarta yang tidak sekolah karena tidak tertampung di sekolah negeri. Sekolah swasta juga butuh disubsidi agar bisa setara dengan sekolah negeri dalam pembiayaan,” ujar Uwais. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan Jakarta tidak berhenti pada pemenuhan angka 18,1 triliun. Masih ada keperluan berani mengoreksi komposisi belanja. Tanpa penambahan porsi belanja modal untuk pembangunan unit sekolah baru dan pembebasan lahan, efektivitas anggaran pendidikan akan terus dipertanyakan.