Pemkot Surabaya Gandeng Koso Nippon Dorong UMKM Jatim Naik Kelas

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur (Jatim), menggandeng lembaga independen asal Jepang Koso Nippon dalam program review pendampingan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) supaya pelaku UMKM bisa naik kelas.

Kepala Bappeda Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad di Kota Surabaya, Jumat (13/2), mengatakan Koso Nippon merupakan lembaga independen asal Jepang yang berfokus pada reformasi kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta pendampingan evaluasi program berbasis partisipasi masyarakat.

"Kerja sama ini menjadi wujud nyata kemitraan internasional yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, penguatan UMKM, serta pengembangan ekonomi lokal," katanya.

Ia mengatakan sebagai kota perdagangan dan jasa, Surabaya terus memperluas jejaring global guna meningkatkan daya saing pelaku usaha sekaligus kualitas sumber daya manusia.

"Pendekatan review yang melibatkan warga sebagai penilai merupakan praktik baik dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan," katanya.

Ia menilai diskusi pengembangan UMKM bersama mitra Jepang menjadi momentum penting untuk memperkuat akses pasar, meningkatkan kualitas produk, serta membuka peluang kolaborasi investasi.

Pemkot Surabaya, kata dia, berkomitmen mengintegrasikan hasil evaluasi dan masukan ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar program ke depan semakin terukur, efektif dan berdampak luas.

"Kami berharap forum ini tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan mitra kerja," ujarnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinkopumdag  Kota Surabaya Tatik Lely Juwita menyatakan kegiatan review ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menekankan pentingnya masukan, saran dan kritik sebagai kunci agar program pendampingan tetap relevan dan tepat sasaran.

Tujuan utama pendampingan tersebut adalah mendorong usaha mikro agar semakin mandiri dan memiliki daya saing.

"Selanjutnya untuk proses pendampingan UMKM mencakup aspek legalitas, kelembagaan usaha, sumber daya manusia, hingga pemasaran," katanya.

Sepanjang 2025, sekitar 4.409 UMKM difasilitasi memperoleh sertifikat halal dan 1.141 di antaranya telah memiliki sertifikat merek.

Seluruh layanan ini diberikan secara gratis dan ditanggung Pemkot Surabaya. Setelah legalitas terpenuhi, pendampingan berlanjut pada diversifikasi produk, peningkatan kualitas, serta inovasi melalui pelatihan, konsultasi dan pendampingan langsung.