Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Kemenhut dan Polri Tindak Tambang Ilegal di Kawasan Merapi

📅 Rabu, 05 Nov 2025, 13:50 WIB | Oleh:
Kemenhut dan Polri Tindak Tambang Ilegal di Kawasan Merapi Doc: Humas Kemenhut
Ket. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (kiri), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo

JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, menindak tegas tambang pasir ilegal di 36 titik. Penindakan dilakukan dalam operasi gabungan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) pada Senin (3/11).

Kepala Balai TNGM, Muhammad Wahyudi, mengatakan langkah ini melibatkan berbagai instansi dan elemen masyarakat. Operasi digelar bersama Dinas ESDM Jawa Tengah, Polresta Magelang, serta dukungan pemerintah daerah dan warga sekitar.

"Langkah tersebut dilakukan menyusul laporan masyarakat dan hasil pemantauan lapangan. Pemerintah berkomitmen menjaga kelestarian ekosistem Merapi yang penting bagi lingkungan dan keselamatan warga," kata Wahyudi dalam keterangannya, dikutip Rabu (5/11).

Wahyudi menegaskan, tidak ada izin penambangan di kawasan konservasi tersebut. Terlebih, kawasan Merapi berfungsi penting sebagai habitat satwa dilindungi dan sumber air masyarakat.

Ia menjelaskan, Balai TNGM akan segera melakukan pemulihan ekosistem melalui penanaman kembali. Upaya ini, dimulai dari Blok Sentong, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

“Kemenhut dalam hal ini Balai Taman Nasional Gunung Merapi segera melakukan pemulihan ekosistem. Pemulihan ini dimulai dengan penanaman kembali di area yang terdampak tambang ilegal,” ujar Wahyudi.

Sementara, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan, seluruh kegiatan ilegal di kawasan hutan akan ditindak tegas. Ia memastikan, tidak ada toleransi terhadap pelaku perusakan lingkungan tanpa izin resmi.

“Tidak ada sedikitpun ruang bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan. Semua yang ilegal kami tindak,” ucap dia.

Menhut juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam penegakan hukum di kawasan hutan. Ia menilai, perlindungan hutan adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga masa depan lingkungan dan keselamatan masyarakat. ils/I-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Industri Akomodasi Melaju Kencang, Efek Berganda Pariwisata Dinanti
    Membaca data penyerapan tenaga kerja hingga hampir 26 ...
  • Pasar Eropa Terbuka Lewat IEU-CEPA, Industri Tekstil Indonesia Punya Peluang Baru
    Artikel yang sangat mencerahkan. Sepakat dengan pandangan Kadin ...
  • Produksi Kapal Baru RI Melonjak 251 Persen, Menperin: Negara Maritim Jangan Kalah di Laut Sendiri
    Menanggapi lonjakan produksi kapal baru hingga 251 persen ...
  • Bidik Transformasi Industri Indonesia, Danantara Gelar Forum Teknologi dan Investasi Global
    Fokus Danantara pada industrialisasi inovasi dalam forum DTIIF ...
  • Produksi Dipangkas 50 Persen, Industri Keramik Terancam Lumpuh Gara-Gara Gas!
    Membaca kondisi industri keramik yang terpaksa memangkas kapasitas ...
Advertisement
Nusron Wahid Dua Kali Mangkir, KPK Siapkan Panggilan Ketiga

Nusron Wahid Dua Kali Mangkir, KPK Siapkan Panggilan Ketiga

23 Oct 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.