Meningkatnya Frekuensi Bencana dan Risiko Iklim Pengaruhi Ketahanan Sosial dan Ekonomi Nasional

JAKARTA - Meningkatnya frekuensi bencana dan risiko iklim di berbagai wilayah Indonesia menjadi pengingat bahwa perubahan iklim bukan lagi tantangan jangka panjang, melainkan realitas hari ini yang memengaruhi ketahanan sosial, ekonomi, dan sektor-sektor strategis nasional.

Dalam konteks tersebut penguatan fondasi industri kelapa sawit perlu dilihat sebagai upaya memperkuat salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Isu tersebut menjadi fokus utama dalam forum Prasasti Insights bertajuk “Reshaping Indonesia’s Palm Oil Foundations in an Era of Climate Risk and New Governance Standards” yang diselenggarakan oleh Prasasti Center for Policy Studies di Jakarta, kemarin.

Fuad Bawazier, Board of Trustees Prasasti, menekankan bahwa peristiwa bencana di sejumlah wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir seharusnya menjadi pijakan bersama dalam merumuskan kebijakan lintas sektor. “Ketahanan ekonomi di era perubahan iklim menuntut pendekatan tata kelola yang lebih adaptif dan berkelanjutan, termasuk dalam sektor energi dan pangan,” ujarnya.

Fuad menegaskan bahwa dalam kerangka ketahanan nasional tersebut, industri kelapa sawit memiliki posisi sangat strategis. Indonesia saat ini merupakan produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia dengan pangsa sekitar 58 persen produksi global.

Sektor ini menopang sekitar 2,6 juta petani sawit dan menyediakan hingga 16,5 juta lapangan kerja langsung maupun tidak langsung yang tersebar di lebih dari 300 kabupaten dan 25 provinsi.

Dari sisi ekonomi, industri sawit menciptakan nilai output lebih dari 1.100 triliun rupiah per tahun dengan nilai tambah sekitar 510 triliun rupiah per tahun, sekaligus berperan penting dalam menjaga surplus neraca perdagangan nasional melalui ekspor dan biodiesel.

“Angka-angka ini menunjukkan bahwa sawit bukan sekadar komoditas, tetapiaset strategis nasional yang menopang ekonomi daerah, penghidupan jutaan keluarga, serta ketahanan pangan dan energi Indonesia,” ujar Fuad.

Namun demikian, ia juga menggarisbawahi bahwa besarnya kontribusi tersebut belum sepenuhnya diimbangi kekuatan struktural dan tata kelola yang kokoh untuk menjawab berbagai tantangan.

Menanggapi hal tersebut, Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti, menambahkan bahwa salah satu hambatan utama bukan semata terletak pada desain kebijakan, melainkan pada aspek tata kelola.

“Fragmentasi kelembagaan, proses birokrasi yang panjang, dinamikaregulasi yang tinggi, serta lemahnya monitoring implementasi kerap menghambat efektivitas kebijakan dan pada akhirnya memengaruhi kepercayaan pelaku usaha,” ujarnya.

Oleh karena itu, penguatan industri kelapa sawit ke depan perlu dibangun di atas fondasi analisis yang kuat, dialog kebijakan yang terbuka, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Sementara itu, Gundy Cahyadi, Research Director Prasasti, memaparkan hasil kajian yang menunjukkan bahwa kinerja industri kelapa sawit Indonesia saat ini masih belum memadai untuk menjawab target angka panjang, “Termasuk menuju Visi Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan produksi yang relatif underperforming berisiko menciptakan kesenjangan output di masa depan apabila tidak diantisipasi sejak dini.”

Menurutnya, tantangan utama industri kelapa sawit Indonesia terletak pada belum terbangunnya visi dan arah kebijakan yang terintegrasi di sepanjang rantai nilai. “Tanpa keselarasan dari hulu ke hilir, upaya peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan penciptaan nilai tambah berisiko berjalan parsial dan tidak berkelanjutan,” ujarnya. ion/S-2