Usai OTT KPK, Aktivitas KPP Pratama dan Madya Banjarmasin Tetap Berjalan Normal

Aktivitas pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin dan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) terpantau berjalan normal setelah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di kantor pelayanan pajak tersebut.

Pantauan di KPP Pratama Banjarmasin dan KPP Madya Banjarmasin di Banjarmasin, Rabu, suasana di depan kantor terlihat sepi, hanya sesekali terlihat lalu lalang pegawai dan pengunjung di kantor pelayanan pajak itu.

Dua petugas keamanan di KPP Pratama Banjarmasin dan KPP Madya Banjarmasin, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan aktivitas karyawan berjalan normal sejak pagi tadi.

“Kami tidak melihat ada petugas (terkait OTT KPK), sejak pagi aktivitas normal. Untuk informasi lengkap boleh tanyakan langsung ke kantor wilayah,” ujar salah satu petugas keamanan di kantor itu.

KPK mengonfirmasi melakukan OTT keempat tahun 2026 di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

"Benar, di Kalsel. KPP Banjarmasin," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Ketika ditanya materi kasus terkait dugaan suap atau pemerasan, Fitroh mengatakan hal tersebut masih didalami KPK.

"Masih pendalaman," katanya.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026.

Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkapkan OTT tersebut mengenai dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

Untuk OTT kedua di 2026, KPK pada 19 Januari 2026 mengonfirmasi melakukan tangkap tangan terhadap Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya.

OTT tersebut terkait dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.

Pada tanggal yang sama, KPK mengonfirmasi melakukan OTT ketiga 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan menangkap Bupati Pati Sudewo. OTT tersebut terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.