Program MBG Harus Prioritaskan Wilayah 3T

Per 19 Januari 2026, tercatat telah berdiri 21.102 SPPG dan menjangkau 58,3 juta penerima manfaat Program MBG dengan dana operasional harian mencapai 855 miliar rupiah. “Realisasi anggaran sampai hari ini sudah mendekati 18 triliun rupiah. Jadi 17,398 triliun rupiah itu per 16 Januari 2026. Per pagi ini sudah mendekati 18 triliun rupiah,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Program MBG dimulai pada 6 Januari 2025 dengan diawali 190 SPPG di 26 provinsi di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi penopang utama Program MBG.

“Saya diminta Presiden untuk memastikan program prioritas berjalan dengan baik di Jawa Timur. Di mana terkait soal pangan, mulai sawah, irigasi, hingga persediaan beras, telur, dan bahan pokok lainnya, apalagi menjelang puasa dan Lebaran. Tidak boleh ada kenaikan harga,” ujarnya saat meninjau KDKMP di Desa Doyomulyo, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Selasa.

Ia menjelaskan program MBG saat ini telah menjangkau sekitar 60 juta penerima dan pada tahun ini ditargetkan meningkat menjadi 82,9 juta penerima sehingga keberhasilan MBG harus ditopang rantai pasok pangan yang kuat hingga tingkat desa.

“MBG akan terkoneksi dengan KDKMP. Koperasi desa ini nantinya menyerap hasil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pertanian, dan perikanan, sekaligus menyuplai kebutuhan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) seperti beras, telur, dan produk UMKM,” katanya. Ant/S-2