Program MBG Harus Prioritaskan Wilayah 3T

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah agar lebih memprioritaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

“Prioritaskan wilayah 3T. Fokuskan tahap awal pada daerah rawan pangan dan kerentanan ekonomi tinggi,” kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra di Jakarta, Selasa (27/1).

Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) juga harus melakukan evaluasi tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan.

Jasra menilai perlunya BGN melibatkan kantin sekolah yang telah tersertifikasi. “Cegah kontaminasi silang dengan mempertimbangkan model pemberdayaan kantin sekolah yang tersertifikasi,” kata dia.

KPAI juga menilai perlunya dilakukan survei yang melibatkan anak untuk melihat seberapa jauh anak menerima kehadiran Program MBG. “Libatkan anak dalam perencanaan menu dan survei umpan balik untuk memberikan rasa aman,” kata Jasra Putra.

Kemudian kolaborasi lintas sektor juga dinilai penting untuk menjamin kualitas gizi dan higienitas. “Edukasi gizi yang komprehensif juga penting. Tanamkan pola hidup bersih dan sehat, bukan sekadar mengirim ribuan paket makanan,” kata Jasra Putra.

Selain itu, KPAI juga mengimbau agar disediakan kanal pengaduan MBG yang mudah diakses oleh masyarakat. “Sediakan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat dan orang tua,” kata Jasra Putra.

KPAI juga meminta pelaksanaan penyaluran program MBG dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak. “Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus hadir dengan pendekatan ramah anak, bukan sekadar instruksi yang melibatkan aparat keamanan,” katanya.

Dia mengatakan hal itu menanggapi pemberitaan kepala SPPG di Banyuwangi yang mengeluh kesulitan dalam meningkatkan jumlah penerima manfaat MBG di kecamatan setempat karena beberapa sekolah elite menolak menerima MBG, meski kepala SPPG itu melibatkan danramil dan kapolsek dalam menyalurkan MBG.

“Dinamika di lapangan, seperti adanya narasi penolakan dari sekolah maupun anak, harus disikapi dengan pendekatan psikologis dan medis, bukan sekadar komando birokrasi,” katanya.

Rekam Medis

KPAI juga menyarankan agar BGN dan SPPG memiliki basis data berupa rekam medis Angka Kecukupan Gizi (AKG) setiap anak penerima MBG. Hal ini penting agar program MBG tidak bersifat satu ukuran untuk semua, melainkan tepat sasaran sesuai kondisi kesehatan masing-masing anak.

Pasalnya, katanya, tren kesehatan anak saat ini mengkhawatirkan. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), ​15-20 persen anak usia sekolah mengalami gejala maag atau lambung akut.

Ia menjelaskan peningkatan kasus hipertensi, diabetes, dan obesitas pada usia dini akibat konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih dari makanan olahan. ““Jika kita punya rekam medis AKG dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga kuliah, MBG akan menjadi instrumen penyelamat generasi. Kita bisa mendeteksi dini anak yang malnutrisi, obesitas, hingga yang memiliki gangguan tiroid atau anemia,” katanya.

Per 19 Januari 2026, tercatat telah berdiri 21.102 SPPG dan menjangkau 58,3 juta penerima manfaat Program MBG dengan dana operasional harian mencapai 855 miliar rupiah. “Realisasi anggaran sampai hari ini sudah mendekati 18 triliun rupiah. Jadi 17,398 triliun rupiah itu per 16 Januari 2026. Per pagi ini sudah mendekati 18 triliun rupiah,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.