“Layer” Cukai Rokok Dinilai Perbesar Risiko Kebocoran Fiskal

Jakarta – Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) menilai rencana penambahan layer (lapisan) baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026 berpotensi memperbesar kebocoran fiskal dan melemahkan keberlanjutan penerimaan negara dalam jangka menengah.

Ketua PPKE FEB UB Prof. Candra Fajri Ananda menegaskan, tanpa perancangan kebijakan yang sangat hati-hati dan terintegrasi dengan pengendalian rokok ilegal, penambahan layer justru membawa risiko fiskal.

“Tanpa desain kebijakan yang sangat hati-hati (prudent) dan terintegrasi dengan pengendalian rokok ilegal justru berpotensi memperbesar kebocoran fiskal dan melemahkan keberlanjutan penerimaan CHT,” ujarnya di Jakarta, Selasa (27/1).

Ia mengungkapkan, realisasi penerimaan cukai pada 2025 tercatat 221,7 triliun rupiah, turun dari 226,4 triliun rupiah pada 2024, seiring kontraksi produksi hasil tembakau sekitar 3 persen secara tahunan.

“Fenomena ini mengindikasikan bahwa kebijakan penambahan Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan 3 berisiko mendorong sistem cukai rokok semakin mendekati titik jenuh,” kata Prof. Candra.

Menurutnya, pembentukan SKM Golongan 3 dengan tarif lebih rendah berpotensi menciptakan distorsi harga dan mendorong praktik downtrading, yakni pergeseran produksi dan konsumsi dari golongan tarif lebih tinggi ke yang lebih rendah. Merujuk kajian PPKE FEB UB 2024, meskipun permintaan rokok relatif inelastis, konsumen tetap responsif terhadap perubahan struktur harga.

“Dalam konteks penambahan SKM Golongan 3, kebijakan ini berisiko tidak memperluas basis cukai, melainkan justru menggerus penerimaan dari SKM Golongan 2 yang selama ini menjadi kontributor utama,” tegasnya.

Dampak lanjutan juga berpotensi menekan kinerja Sigaret Kretek Tangan (SKT) Golongan 1.
“Penurunan harga relatif akibat hadirnya SKM Golongan 3 akan mempersempit ruang harga SKT Golongan 1, sementara karakter produksi SKT yang padat karya membatasi kemampuan produsen menyesuaikan harga,” ujarnya.

Menurut Prof. Candra, kondisi tersebut mendorong konsumen berpendapatan rendah beralih ke rokok lebih murah.