Wah Jalan-jalan di Lebak Bakal Mulus Sebentar Lagi

LEBAK – Warga Lebak boleh berharap sebentar lagi tak ada jalan rusak karena Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, telah mengalokasikan anggaran perbaikan jalan hingga ke jalan-jalan desa sebesar Rp75,5 miliar. Ini untuk menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Kita meyakini perbaikan jalan itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak Dade Yan Apriyandi dalam keterangan di Lebak, Minggu.

Pemerintah Kabupaten Lebak komitmen untuk perbaikan jalan kabupaten dan desa, karena manfaatnya cukup besar dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu juga petani bisa memasarkan produk hasil komoditas pertanian, perkebunan, perikanan serta pelaku usaha ke luar daerah.

Kelancaran arus lalu lintas tersebut dipastikan dapat mengurangi biaya transportasi juga kegiatan ekonomi masyarakat bisa dilakukan selama 24 jam. Berdasarkan data PUPR Lebak 2025 tercatat ruas jalan kabupaten total sepanjang 749,43 kilometer atau 74,86 persen dalam kondisi baik dan mantap untuk dilintasi berbagai jenis angkutan dengan kondisi aspal hotmix maupun beton.

Sedangkan, sisanya 25,14 persen kondisi jalan rusak, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Untuk anggaran perbaikan jalan kabupaten tahun ini dialokasikan Rp 47,7 miliar tersebar di 11 ruas jalan. Sementara perbaikan jalan desa dialokasikan Rp27,8 miliar tersebar di 42 ruas jalan.

Ruas jalan yang diperbaiki tersebut di antaranya Kecamatan Bojongmanik, Cirinten, Leuwidamar, Muncang, juga Lebak Selatan meliputi Wanasalam, Malingping, Cihara, Cilograng, dan Cibeber. "Kami berharap perbaikan jalan itu merupakan komitmen pemerintah daerah untuk menghapus kemiskinan ekstrem," kata Dade.

Sementara itu, sejumlah warga Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak mengatakan masyarakat menyambut positif tahun ini sejumlah ruas jalan di daerah itu dilakukan perbaikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat juga bisa mengurangi biaya transportasi.

"Kami meyakini perbaikan jalan ini dapat mendorong pendapatan ekonomi masyarakat desa meningkat, karena bisa memasarkan hasil panen hortikultura dan palawija keluar daerah," kata Adnan (45) warga Cihara Kabupaten Lebak.

Perlu 315 Hunian

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Banten menyatakan daerah itu membutuhkan 315 unit hunian tetap (huntap) untuk penyintas bencana alam 2020 yang kini tinggal di hunian sementara.

Kepala BPBD Kabupaten Lebak Sukanta di Lebak, Minggu, mengatakan masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor 2020 hingga kini tinggal di huntara di Kecamatan Lebak Gedong dan Kecamatan Cipanas.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah pusat memasukkan anggaran hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR). Sebab, jika penanganan ditanggung pemerintah daerah, dipastikan tidak memiliki anggaran yang cukup besar, terlebih adanya penerapan efisiensi anggaran.

"Pembangunan huntap 315 unit itu terdiri dari 294 unit di Lebak Gedong dan 94 unit di Cipanas membutuhkan anggaran Rp61 miliar," katanya menjelaskan. Menurut dia, pemerintah Kabupaten Lebak pada 26 Januari 2026 akan mengalokasikan Rp2 miliar untuk pematangan lahan di Lebak Gedong seluas 5,4 hektare dan Cipanas 2 hektare.

Pembangunan pematangan lahan tersebut diharapkan dapat segera dimulai pembangunan huntap dalam waktu dekat ini. "Kita sudah berupaya untuk memperjuangkan masyarakat yang terdampak bencana dan mereka masih tinggal di huntara," katanya menjelaskan.

Sementara warga Lebak Gedong Kabupaten Lebak, Zaenudin mengatakan pihaknya mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan pembangunan huntap bagi masyarakat yang terdampak bencana alam 2020, karena hingga memasuki enam tahun mereka menempati gubuk-gubuk tenda huntara dengan kondisi tidak layak huni juga ditambah kebocoran sehubungan memasuki musim hujan.