Pascabencana, Pemkab Padang Pariaman Fokus Buka Akses Warga

Pariaman - Pemerintah terus berupaya memulihkan akses transportasi masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat yang terputus karena jalan amblas, longsor maupun jembatan rusak atau ambruk pascabencana yang terjadi pada akhir 2025.

"Pemerintah membangun jembatan bailey di tiga lokasi, dua telah beroperasi, satu lagi sedang dikerjakan," kata Sekda Kabupaten Padang Pariaman Rudy Repenaldi Rilis di Parik Malintang, Minggu (25/1).

Ia menyebutkan dua lokasi jembatan rangka baja yang telah beroperasi tersebut berada di Luhuang, Kecamatan Sungai Garinggiang dan Padang Mantuang, Kecamatan Kayu Tanam. Sedangkan lokasi sedang pembangunan jembatan beiley berada di Batu Caluang, Kecamatan Aur Malintang.

Ia menyampaikan jalan yang mendapat pembangunan jembatan bailey  merupakan jalan pemerintah provinsi, sedangkan jalan pada dua lokasi lainnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.

Jalan tersebut merupakan jalur utama warga setempat ke pusat kota dan pemerintahan, bahkan menjadi penopang ekonomi serta jalur logistik.

Meskipun pihaknya mendapatkan informasi akan adanya pembangunan satu jembatan bailey di lokasi lainnya, namun dia belum bisa memastikannya.

Rudy menyampaikan banyak jalan di Padang Pariaman yang mengalami terban, amblas dan tertimbun longsor serta juga ada jembatan yang mengalami kerusakan serta ambruk sehingga memutus akses transportasi masyarakat.

Selain membangun jembatan bailey,  penanganan akses transportasi masyarakat yang putus juga dilakukan dengan membangun jalan alternatif yang berada di sisi jalan yang terban.

Ia mengatakan meskipun sejumlah infrastruktur masih dalam upaya perbaikan mulai dari jembatan, jalan hingga irigasi, namun saat ini pelayanan publik baik di bidang pemerintahan, kesehatan dan pendidikan sudah berjalan normal.

Pemerintah telah mengelompokkan perbaikan infrastruktur jembatan dan jalan yang rusak akibat bencana di Padang Pariaman mulai dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

"Untuk yang berat pemerintah pusat, yang kabupaten untuk infrastruktur yang rusak ringan melalui APBD," tambahnya.